PALU, beritapalu | Ketua Harian Koalisi BerAmal, Hidayat Lamakarate mengungkapkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Sulteng 2024 menurun, yakni hanya mencapai 72,73 persen. Angka tersebut didasarkan pada data real count yang dihimpun oleh Direktorat Saksi pasangan Ahmad Ali dan Abdul Karim Aljufri (BerAmal).
“Data ini bersumber dari hasil penghitungan real count berbasis dokumen C Hasil Plano, C Hasil Salinan, dan D Hasil Salinan yang kami sandingkan dengan data C Hasil Web KPU. Tidak ada perbedaan data di antara keduanya,” ungkap Hidayat, Selasa (3/12)/2024.
Ia menjelaskan, angka partisipasi dihitung dari perbandingan jumlah pemilih di Sulawesi Tengah sebanyak 2.255.639 orang dengan total suara sah dan tidak sah yang berjumlah 1.640.465. Dengan demikian, partisipasi masyarakat pada Pilkada Sulteng 2024 tercatat sebesar 72,73 persen.
Hidayata mengutarakan, berdasarkan data KPU Sulteng, tingkat partisipasi pada Pemilu Legislatif Februari 2024 lalu mencapai 81,48 persen. Dibandingkan dengan Pilkada Sulteng ini, penurunannya dinilai cukup siginifikan.
Ia menyebut sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan partisipasi pemilih ini, antaar lain: kebijakan KPU yang mewajibkan pemilih membawa KTP elektronik sebagai syarat memilih; keterlambatan pengiriman surat panggilan (C6) kepada masyarakat.; banyaknya pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi tidak menerima surat panggilan.
Selain itu, minimnya sosialisasi lokasi TPS, sehingga membingungkan pemilih; dan penolakan pemilih yang membawa surat panggilan tetapi tidak membawa KTP oleh petugas KPPS.
“Contoh nyata adalah di Kota Palu, di mana tingkat partisipasi masyarakat hanya mencapai 62,74 persen. Dari jumlah DPT sebesar 274.293 orang, hanya 172.107 yang menggunakan hak pilihnya,” tambahnya.
Hidayat menegaskan, kondisi ini sangat merugikan masyarakat yang ingin menyalurkan hak pilihnya, sekaligus berdampak negatif pada pasangan calon gubernur.
“Banyak keluarga dan simpatisan tidak bisa memberikan dukungannya karena berbagai kendala teknis yang seharusnya dapat diantisipasi. Hal ini menjadi pelajaran penting untuk perbaikan di masa depan,” tutupnya.
Koalisi BerAmal berharap KPU dan pihak terkait segera mengevaluasi pelaksanaan Pilkada guna memastikan hak politik masyarakat dapat terpenuhi sepenuhnya pada pemilu mendatang. (afd/*)
