PALU, beritapalu | Wakapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Hey Susanto mengingatkan kepada warga agar berhati-hati dalam memanfaatkan jasa pinjaman online (Pinjol). Ia meminta agar melakukan pengecekan legalitasnya terlebih dahulu.
Hal itu disampaikan Wakapolda Sulteng saat menghadiri rapat kordinasi bertema Sanksi Pidana Pinjol Ilegaldi Palu, Selasa (18/01/2022).
Hery mengaratakan, pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap beberapa sektor usaha, salah satu aspek yang terdampak adalah sektor ekonomi di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Salah satu cara yang kerap ditempuh warga dan pelaku usaha di tengah situasi sulit itu adalah mencari tambahan modal usaha dengan mengajukan pinjaman uang atau kredit secara online. Pada posisi ini, seharusnya mencari tahu usaha jasa pinjaman uang tersebut apakah memiliki izin resmi atau tidak dari otoritas atau instansi yang berwenang.
Hal tersebut berdampak dengan banyaknya laporan pengaduan mengenai pinjaman online, terkait feature/tampilan yang memasarkan atau menampilkan tenor serta penagihan keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh desk collection.
Sering terjadi katanya, apabila ada keterlambatan dalam pembayaran, tidak segam penagihan dilakukan dengan cara mengancam para nasabah baik secara verbal maupun melalui foto atau gambar yang telah diedit melalui telepon selular dan aplikasi.
“Sejauh ini upaya Polri dalam mengantisipasi adanya korban terkait Pinjol ilegal antara lain melakukan sosialisasi bersama Humas Polri melalui media cetak dan media sosial dan Bareskrim telah membuat portal laporan daring untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang kejahatan siber termasuk fintech lending,” jelasnya.
Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol didik Supranotomengungkapkan, total laporan Polisi terkait kejahatan pinjaman online yang saat ini masuk di Mabes Polri berjumlah 250 Laporan.
“Polda Sulteng saat ini telah menerima satu Laporan Polisi terkait aktifitas pinjaman online ilegal, kami juga menghimbau kepada masyarakat Sulteng, jika berniat melakukan pinjaman secara online melalui aplikasi atau sebagainya, agar terlebih dahulu mengecek legalitas badan usahanya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulteng,” sebut Didik.
Sementara itu, Kepala OJK Sulteng Gamal Abdul kahar mengatakan, penyebab utama maraknya investasi ilegal di era teknologi informasi saat ini dapat dilihat dari dua sisi yakni dari sisi pelaku dan masyarakat itu sendiri yang menjadi sasaran para pelaku investasi dan pinjol ilegal.
Dari sisi pelaku, kemudahan membuat aplikasi, website, dan penawaran melalui media sosial serta banyaknya server di luar negeri menyebabkan penawaran investasi semakin marak. Sedangkan dari sisi masyarakat, mudahnya tergiur bunga tinggi dan belum paham terhadap investasi mengakibatkan kerugian yang masif dalam hal jumlah korban dan nilai kerugian.
“Kita sering melihat, mendengar, dan mengetahui adanya kasus teror, intimidasi, pemutusan hubungan kerja bahkan kasus bunuh diri karena terjerat hutang pinjol dan tidak sanggup menghadapi teror debt collector,” ungkapnya. (afd/*)
