PALU, beritapalu | Sejumlah pedagang di Pasar Modern Bambaru berkesah tentang kondisi usaha di kawsan itu yang dinilai sepi pengunjung dan bersamaan dengan itu retribusi yang ditarik juga terbilang tinggi.
Surahman, seorang pedagang di pasar itu dengan lugas mengemukakannya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palu di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Selasa (20/8/2024).
Surahman mengaku menunggak retribusi sebesar Rp12 juta karena tidak mampu membayar akibat sepinya pembeli. Ia mengatakan, selama 38 tahun berjualan di Pasar Bambaru, baru kali ini kondisi seperti itu dirasakan.
“Utang retrebusi saya hampir Rp12 juta, kami mau bayar pakai apa kalau pembeli saja tidak ada,” kata Suharman dikutip dari Madika.id. Ia juga menyorot letak pintu yang berada di seblah Barat pasar itu yang dinilai mempengaruhi minta pembeli karena para penjual tidak kelihatan. Hingga ia meminta agar dibenahi kembali bangunannya.
Hearian, salah seorang pedagang emas di tempat itu juga menyatakan hal yang sama. Menurutnya kondisi sulit ini mulai dirasakan sejak mereka di relokasi ke dalam area pasar. Ia menegaskan, pemerintah harusnya jeli melihat kondisi pedagang terutama dalam menentukan besaran biaya retrebusi.
“Setelah dimasukan ke dalam pasar, tidak ada pembeli yang masuk. Omset 5 gram saja kita sudah bersykur, tapi ini tidak ada sama sekali. Jadi untuk apa kami membayar retribusi yang besarnya hampir Rp1 juta per bulan,” keluhnya seperti dilansir di Madika.id.
Asisten II Pemkot Palu, Dr. Husaema yang hadir pada RDP tersebut menjelaskan, menurunkan retribusi bukanlah solusi utama untuk menyelesaikan masalah pedagang di Pasar Bambaru. Ia menyebut, justeru OPD terkait yangharus menciptakan iklim yang kondusif bagi para pedagang.
“Kalaupun retribusi diturunkan itu tidak akan menyelesaikan permasalahan. Perlu adanya solusi agar pengunjung mau datang ke Bambaru, tetapi kami akan coba menijau kembali terkait besaran retribusi itu,” kata Husaema.
Kepala Dinas Perindustiran dan Perdagangan, Zulkifli yang juga hadir pada RDP itu mengaku, pihaknya telah beberapa kali melakulan inovasi untuk meramaikan pasar tersebut, antara lain memberi kompensasi tiga bulan kepada pemilik mini zoo. Namun itu tidak bertahan lama.
Penyewa lapak yang tidak menempati lokasinya juga dianggap sebagai penyebab sepinya pasar bambaru.
“Padahal sudah beberapa kali kami beri tugas, tapi mereka justru tidak mengindahkan. Ada yang bilang, mending kami bayar sewa saja. Asal jangan di isi orang lain lokasi itu,” ungkap Zulkifli.
Ketua DPRD Kota Palu, Armin yang memimpin RDP itu berkesimpulan agar pemerintah meninjau kembali besaran retribusi yang dibebankan ke pedagang. Sementara soal tata letak bangunan yang diuslukan diubah, Armin menyarankan pemerintah mengkaji kembali, apakah usulan pedagang dapat diakomodir atau tidak.
“Jadi kita akan agendakan secepatnya pertemuan kembali, sembari menunggu hasil keputusan dari pemerintah. Karena Bambaru ini adalah icon Kota Palu, jangan sampai pasar tertua ini kemudian tidak berfungsi dengan maksimal,” kata Armin. (afd/*)
