PALU, beritapalu | Polemik Pembangunan Mall Tatura Palu yang tak kunjung selesai menjadi topik dalam debat pertama Calon Wali Kota Palu dan Wakil Kota Palu tahun 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu di Best Western Hotel, Senin (21/10/2024).
Saat pertanyaan pasangan calon (Paslon) nomor 3, Muhammad J Wartabone untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Mall Tatura dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada pasangan calon nomor urut 2, Hadianto Rasyid selaku petahana.
Hadianto mengaku, dirinya tidak melanjutkan pembangunan mall itu dikarenakan saat mulai menjabat di 2021, pembangunan lanjutan Mall Tatura Palu (MTP) yang rusak akibat persitiwa gempa menggunakan uang asuransi kerusakan sekitar Rp87 milyar telah habis sebelum dia dilantik menjadi Wali Kota Palu.
“Duit 87 miliar yang dimaksud itu telah habis sebelum saya dilantik, jadi tanyakan dengan yang sebelumnya,” katanya seperti ditayangkan pada live streaming platform facebook dan YouTube KPU Kota Palu.
Ia menambahkan untuk membangun kembali mall tersebut membutuhkan dana sekitar Rp350 miliar yang kemudian disebut naik lagi menjadi Rp500 miliar. Sedangkan APBD kota Palu sendiri hanya sekitar Rp1,2 triliun per tahunnya.
“Kita pernah mengajukan pinjaman ke Bank untuk pembangunan mall itu, tapi masyarakat harus tahu, bahwa tidak boleh meninggalkan utang kepada pemimpin berikutnya,” katanya, karena jika melakukan pinjaman itu, maka nanti tahun 2024 ini baru bisa lunas, Hadianto melanjutkan, sehingga ia menyebut bahwa pembangunan lanjutan itu bukanlah prioritas programnya.
“Uang darimana Rp500 miliar buat bangun kembali itu mall?,” tanyanya.
Mendegar itu, paslon Muhammad J Wartabone mengatakan, jika telah menjadi pemimpin maka harus berani mencari solusi untuk mensejahterahkan masyarakat. “Kalau sudah jadi pemimpin, maka harus berani mencari solusi,” kata Wartabone.
Sementara itu, Dr Hidayat MSi yang berpasangan dengan Andi Nur B Lamakarate dengan nomor urut 1 menaggapi hal itu usai debat karena keterbatasan waktu menjelaskan saat sesi debat KPU.
Dia dengan tegas mengatakan jika petahana menanyakan soal dana asuransi sebesar Rp87 miliar kepada dirinya yang sebelumnya menjabat Walikota Palu, adalah salah alamat. Kenapa?
Hidayat membeberkan, persoalan pembangunan dan pengelolaan mall itu dilakukan oleh PT. Citra Nuansa Elok (CNE) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pemerintah Kota Palu sebagai pemilik saham, demikian dinyatakan pada Selasa (22/10/2024).
Seharusnya, kata Hidayat, selaku pemerintah setelah dirinya, mestinya melakukan evaluasi terhadap PT CNE mengenai angaran tersebut. Apakah masih ada atau tidak, dan anggaran telah dibelanjakan saat melanjutkan pembangunan itu. Karena, soal bisa dilanjutkan atau tidak pembangunan mall diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), bukan pemerintah Kota Palu.
Sepengetahuannya, rencanya mall itu akan dibangan 7 lantai. 2 lantai ke bawah sebagai basemen dan 5 lantai ke atas. Ia berani meletakan batu pertama pembangunan mall saat itu, karena ada dana pembangunannya dan rencana investasi pihak swasta.
Saat dirinya tidak lagi mejabat, Direktur Utama PT CNE pernah menginformasikan bahwa perwakilan yang akan menginvestasikan dananya untuk pembangunan mall tiba di Kota Palu dan mau bertemu Pemkot Palu selaku pemegang saham terbesar. Namun, kata Muhamad Sandiri atau Memet, seperti ditirukan Hidayat, pihak Pemkot Palu tidak mau bertemu investor itu sehingga mereka kembali ke Jakarta.
“Memet sampaikan ke saya, bahwa katanya pihak investor yang kita cari dahulu, sudah sepakat berinvestasi ke mall, datang dan mau menemui pihak pemkot Palu, tapi katanya pemkot tidak mau, eh akhirnya mereka balik ke Jakarta,” kata Hidayat.
“Padahal, kalau tidak salah, investasi itu sekitar Rp280 miliar,” kata Hidayat.
Ia juga mengatakan, dirinya mendengar informasi bahwa pihak pemerintah tengah mencari investor lain untuk melanjutkan pembangunan mall itu, apakah itu benar atau tidak, dia mempersilahkan mencari informasi pastinya.
“Saya dengar katanya pemkot mencari investor lain, mungkin mereka tidak mau dengan investor yang saya cari itu,” ujarnya.
Diketahui, Pemerintah Kota Palu memiliki saham sekitar 98,8 persen atas kepemilikan Mall Tatura melalui PT Citra Nuansa Elok (CNE) selaku BUMD dan sisanya milik Hidayat. Itu terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor DPRD Kota Palu pada 2 September 2021 lalu.
Dalam RDP itu, Muhamad Sandiri selaku Direktur Utama PT. Citra Nuansa Elok juga menjelaskan soal pembekuan aktiftas keuangan perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada Kamis 19 Agustus 2021dan selanjutnya dilakukan audit eksternal oleh Inspektorat Daerah Kota Palu dan Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) sebagai bentuk evaluasi.
Saat peletakan batu pertama seperti dikutip Antaranews.com edisi 20 Februari 2020, Direktur Utama CNE Mohammad Sandiri mengatakan sumber pembiayaan pembangunan kostruksi pusat perbelanjaan itu diambil dari klaim asuransi dan pinjaman perbankan.
“Sumber dana klaim asuransi sebesar Rp86 miliar lebih di tambah pembiayaan perbankan sekitar Rp250 miliar. Pengembalian pinjaman enam sampai 10 tahun ke depan,” ungkap Sandiri.
Menurut Sandiri, progress pengerjaan konstruksi pembangunan mall tatura telah mencapai 50 persen seperti ditulis dalam wawancaranya di Mediasulawesi.id edisi 2 Septemeber 2021, namun telah dihentikan melalui RUPS-LB hingga saat ini.
Sementara Direktur Operasional PT.CNE Mohammad Rizal telah melayangkan surat tembusan kepada Pemkot Palu terkait pembekuan keuangan dana PT.CNE yang bertentangan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 terkait dengan hak gaji karyawan yang belum terbayarkan akibat pembekuan tersebut.
Sementara hasil audit menerangkan bahwa saham PT CNE masih ada sekitar 0,4 persen atau sekitar 750 juta rupiah, seperti yang disebutkan oleh asisten Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palu, dr. Husaema, MM, M.Kes kepada FileSulawesi.com edisi minggu 23 September 2023.
“Setelah saya membaca dengan baik, bahwa saham PT.CNE tidak ada alias nol. Menurut dia ada 0,4 persen, tetapi pemahaman saya, setelah saya pelajari, nol. Ini pemeriksaan BPKP disikapi oleh pemerintah. BPKP sampaikan, sahamnya PT. CNE nol, jadi kita mau apa. Berdasarkan hasil dari BPKP, kata direktur PT.CNE ada saham 0,4 persen alias 750 juta rupiah, itu tidak ada, nol,” katanya.
Pihak pemkot Palu melalui laman https://bpkad.palukota.go.id/ edisi 19 September 2022 terlihat wali kota Palu berfoto bersama Hidayat (pemilik saham MTP) dan sejumlah pihak. Konon, foto bersama tersebut usai menggelar rapat bersama Nusantara Halid Holding Group NH Internasional PTE LTD Singapore yakni Direktur Utama Sofyan Markarma dan Komisaris Andi M. Zunnun Armin Nurdin Halid yang berencana menjadi investor atas PT. Citra Nuansa Elok (CNE) guna pembangunan kembali MTP.
Hadir pula dalam rapat itu Direktur Utama PT. CNE, Muhammad Sandiri, La Anto, Konsultan Pemasaran Mall Tatura/Presiden Direktur PT. Talenta Cahaya Sukses, Cicilia Rosalinda.
Hasil rapat koordinasi tersebut, Wali Kota menyambut baik keinginan investor Group Nurdin Halid (NH) yang akan berinvestasi pada PT. CNE Mall Tatura Palu. (Tim Handal Media Partner)
