PALU, beritapalu | Di tengah dinamika pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam, keberadaan masyarakat hukum adat di Provinsi Sulawesi Tengah menghadapi ancaman serius. Demikian Koalisi Advokasi untuk Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat (Karamha) menilainya.
JAKARTA, beritapalu | Menjelang pergantian kepemimpinan nasional, Gerak Rakyat Kawal Masyarakat Adat (Gerak Masa) menerbitkan sikap politik yang diteken koalisi sedikitnya 20 organisasi masyarakat sipil, Jumat (11/10/2024).
JAKARTA, beritapalu | Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama delapan orang anggota komunitas menggugat negara ke Pengadilan. Ke-8 komunitas adat itu antara lain komunitas Masyarakat Adat Ngkiong di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur; Masyarakat Adat Osing di Banyuwangi, komunitas Masyarakat Adat O’Hangana Manyawa (Tobelo Dalam) di Maluku Utara sebagai Penggugat dalam Perkara No. 542/G/TF/2023/PTUN-JKT., menyerahkan Kesimpulan di PTUN Jakarta, Kamis, (25/4/2024).
JAKARTA, beritapalu | Koalisi Masyarakat Sipil untuk Akses Vaksinasi bagi Masyarakat Adat dan Kelompok Rentan meminta Kementerian Kesehatan mengalokasikan secara khusus vaksin Janssen untuk masyarakat adat dan kelompok rentan di…
