NUSA DUA, beritapalu | Pemerintah Kota Palu berbagi pengalaman penanganan bencana di rangkaian kegiatan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) di Nusa Dua, Bali, Kamis (26/5/2022).
Pengalaman itu mencakup proses pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasacbencana gempa, tsunami dan likuefaksi yang disampaikan Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo.
“Mewakili Wali Kota Palu, kami membagi pengalaman kepada delegasi yang hadir saat menghadapi situasi darurat hingga proses pemulihan pascabencana yang masih berlanjut hingga saat ini,” kata Irmayanti.
Bencana 28 September 2018 disebutnya sebagai peristiwa dahsyat yang tidak dapat dilupakan dan bahkan hingga telah lewat lebih dari tiga tahun masih tetap menjadi topik yang hangat diperbincangkan, baik warga Palu sendiri maupun dari luar.
Saat itu di waktu bersamaan kata Irmayanti, tiga bencana menerjang sekaligus yakni gempa, tsunami dan likuefaksi. Likuefaksi telah meluluhlantakkan dua Kelurahan yakni Kelurahan Petobo dan Balaroa.
Ribuan korban jiwa dalam peristiwa pilu itu. Setelahnya, Pemkot Palu menggandeng komunitas, relawan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan membuka ruang bagi lembaga kemanusiaan dalam dan luar negeri untuk ikut membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Pemenuhan kebutuhan itu tidak hanya terkait logistik seperti tenda darurat, makanan dan obat-obatan, tetapi juga pemulihan psikologi dari trauma yang dialami masyarakat.
“Kami mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam pemulihan Kota Palu pada situasi darurat, dan hingga kini masih ada sebagian LSM melakukan pendampingan terhadap korban bencana,” ujar Irmayanti.
Pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi, pemulihan tidak hanya dilakukan pada sektor infrastruktur, namun juga psikososial, program kesehatan, mitigasi serta bantuan modal usaha.
Di aspek gender, Pemkot Palu membangun kerja sama dengan LSM dan organisasi masyarakat lokal menanggapi kebutuhan perempuan dan anak-anak korban bencana dari aspek pendidikan serta penguatan ketahanan ekonomi dengan tujuan bangkit dari keterpurukan.
“Perempuan dan anak salah satu kelompok rentan yang butuh perhatian pemerintah, termasuk warga lanjut usia (lansia),” sebut Irmayanti.
Perhatian pemerintah dan organisasi perempuan lainnya dalam memberikan pengayoman lewat pemberdayaan keterampilan dengan harapan ke depan mereka lebih mandiri memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Ia mengkau, rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dan sedang berjalan juga tidak terlepas dari peran Pemerintah Pusat. (afd/*)