PALU, beritapalu | Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulag di Kabupaten Banggai dan Parigi Moutong, Polda Sulawessi Tengah menyatakan siap mengamankan dan mengawal pelaksanaannya.
JAKARTA, beritapalu | Melalui putusan yang dibacakan oleh Ketua Hakim Konstitusi, Suhartoyo, di Jakarta, Senin (24/2/2025), Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk membatalkan sejumlah keputusan yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong tahun 2024.
JAKARTA, beritapalu | Majelis sidang Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan hasil Pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah yang diajukan pasangan BERAMAL (Ahmad Ali-Abdul Karim Al Jufri) pada sidang di Jakarta, Rabu (5/2/2025).
JAKARTA, beritapalu | Sengketa hasil Pilkada 2024 untuk Kota Palu dan Kabupaten Morowali tidak dilanjutkan ke sidang pembuktian. Hal itu diputuskan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pembacaan putusan dismissal di Jakarta, Rabu (5/2/2025).
PALU, beritapalu | Wali Kota dan Wali Kota Palu yang terpilih pada Pilkada Serentak 27 November 2024 akan dilantik setelah Maret 2025 atau setelah sengketa hasil Pilkada yang saat ini bergulir Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.
JAKARTA, beritapalu | Mahkamah Konstitusi (MK) RI memulai sidang pemeriksaan pendahuluan perkara nomor 132/PUU-XXII/2024 terkait pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE), Senin (7/10/2024).
PALU, beritapalu | Pengumuman pendaftaran calon kepala daerah, KPU Kota Palu masih menunggu keputusan KPU RI menyusul adanya keputusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat partai politik yang dapat mengajukan bakal calon kepala daerah.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang menyatakan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi pasal dan norma Undang Undang yang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
SETELAH bagian pertama dari tulisan ini saya tekan tombol enternya saat kemarin, bermunculan tanggapan dan opini atasnya.
Hampir seluruh dari tanggapan maupun opini itu secara substansi bekonten “bonahe”.
BEBERAPA hari belakangan ini, ruang publik terisi oleh serpihan berita soal amicus curiae (AC). Meski hanya merupakan serpihan berita, magnetnya lumayan kuat menyedot perhatian.
