PALU, beritapalu | Indeks Literasi Keuangan Sulawesi Tengah berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 tercatat 53,36 persen atau berada di atas rata-rata nasional yang hanya sebesar 49,68 persen.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) SUlteng, Triyono Raharjo mengatakan, angka itu menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen masyarakat Sulteng telahmemahami manfaat dan risiko seta hak dan kewajibanya dalam menggunakan produk dan layanan lembaga jasa keuangan.
“Namun demikian, perlu dicermati bahwa indeks inklusi keuangan Sutleng masih berada di bawah rata-rata nasional sehingga dengan masyarakat yang sudah melek finansial kami akan terus mendorong pemanfaatan produk dan layanan Lembaga jasa keuangan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” sebut Triyono pada kegiatan Jurnalis Update Sekotr Jasa Keuangan Sulteng di Palu, Selasa (13/12/2022).
SNLIK 2022 dilaksanakan di 34 provinsi yang mencakup 76 kota/kabupaten dengan jumlah responden sebanyak 14.634 orang yang berusia antara 15 s.d. 79 tahun.
Pada kegiatan itu, selain Kepala OJK Suteng, juga hadir Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah, Dwiyanto Cahyo Sumirat dan Kepala Perwakilan BEI Sulawesi Tengah, Putri Irnawati.
Dwiyanto menyebutkan, terjadi peningkatan indikator-indikator keuangan yang baik di sektor perbankan tercermin peningkatan yang positif. Pada periode Oktober 2022 secara year on year pada aset, dana pihak ketiga, dan kredit masing-masing tumbuh sebesar 19,20%, 2,31%, dan 21,35% dengan kualitas non-performing loan yang tetap terjaga di kisaran angka 1,83% dan Loan to Deposit Ratio sebesar 151,03%.
Sedangkan di sekotr pasar modal, Putri Irnawati menyebutkan, posisi Oktober 2022 tercatat jumlah Single Investor Identification (SID) mencapai 66.597 rekening dengan sebaran investasi masyarakat masih didominasi produk reksa dana sebesar 71,1% dan disusul dengan saham 25,33% dan SBN sebesar 3,54% dengan nilai transaksi mencapai Rp 587 Miliar.
Peningkatan kinerja Industri Jasa Keuangan melalui berbagai indikator di atas mencerminkan pemulihan perekonomian nasional terus berlanjut seiring dengan lebih terkendalinya pandemi dan normalisasi kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagian besar sektor dan industri Indonesia telah kembali tumbuh kuat.
Sekalipun demikian, berdasarkan analisis mendalam dijumpai beberapa pengecualian akibat dampak berkepanjangan pandemi COVID-19. Sehubungan dengan perkembangan tersebut dan menyikapi akan berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan pada Maret 2023, OJK mengambil kebijakan mendukung segmen, sektor, industri dan daerah tertentu (targeted) yang memerlukan periode restrukturisasi kredit/pembiayaan tambahan selama 1 tahun sampai 31 Maret 2024.
Triyono juga mengimbau masyarakat agar tidak terjebak di pinjaman online ilegal, namun apabila mengharuskan untuk melakukan pinjaman online agar masyarakat dapat meminjam pada penyelenggara fintech peer to peer lending yang terdaftar di OJK dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kemampuan bayar.
OJK, Bank Indonesia, dan Bursa Efek Indonesia terus berkomitmen melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka pemerataan ekonomi di Sulteng melalui berbagai macam inisiatif, program kerja, dan stimulus di Sektor Jasa Keuangan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas sinergi dan kolaborasi yang baik selama ini dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, instansi terkait, dan Pelaku Industri Jasa Keuangan sehingga berbagai kebijakan yang dikeluarkan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat”, ujar Triyono Raharjo. (afd/*)
