BANTEN, beritapalu | Badan Kesehatan Seksual dan Reproduksi PBB (United Nations sexual and reproductive health agency/UNFPA) bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperingati Hari Kependudukan Sedunia (HKD) 2024 di Serang, Banten, Senin (29/7/2024).
Perayaan gabungan HKD nasional ini merupakan kolaborasi tahunan antara BKKBN dan UNFPA untuk merayakan kemajuan, merefleksikan tantangan dan pembelajaran, serta memperkuat komitmen bersama untuk mengatasi masalah kependudukan yang mendesak.
Fokus pada kekuatan data inklusif untuk membangun masa depan yang tangguh dan adil bagi semua, HKD 2024 adalah seruan untuk bertindak untuk memastikan sistem data memperhitungkan seluruh keragaman manusia sehingga setiap orang tercatat, dapat menggunakan hak-hak mereka, dan mencapai potensi penuh.
“Data itu penting… Kita membutuhkan data yang dapat diandalkan, akurat, dan solid. Data bukanlah kemewahan melainkan kewajiban. Data adalah investasi yang baik untuk pembangunan negara dan masyarakat,” ungkap UNFPA Indonesia Representative, Hassan Mohtashami.
“Kurang dari 3 di antara 10 negara anggota PBB yang punya data lengkap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)… Jadi masih banyak ketidaklengkapan dalam data SDGs,” imbuhnya.
Kepala BKKBN, dr. Hasto dalam pidato kuncinya mengatakan, HKD 2024 adalah kesempatan untuk menggabungkan lagi perbaikan dalam pengumpulan dan analisis informasi, sekaligus untuk melakukan introspeksi. “Apakah semua orang sudah tercakup dalam data intervensi kita, apakah pengumpulan data kita aman, apakah data yang kita miliki sudah akurat?” tanya dr. Hasto.
Hasto menegaskan pentingnya data yang inklusif dalam upaya menghapuskan kematian ibu. “Kita semua harus menyamakan visi kita: zero maternal death…Dulu, kita tidak bisa mencapai target kematian ibu dalam Millenium Development Goals (MDGs), salah satunya karena kurangnya data yang inklusif. Untuk SDGs ini, kita harus memastikan data yang akurat, diimbangi dengan percepatan intervensi.”
Kepala BKKBN juga melakukan peninjauan layanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP) on the spot yang memberikan pelayanan di mobil unit pelayanan (muyan) KB untuk 100 akseptor dalam rangka kampanye nasional KB pascapersalinan yang ditargetkan menjangkau 100.000 akseptor. Pada
Pada kesempatan ini, BKKBN meluncurkan Population Clock Provinsi Banten dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kontrasepsi di Perguruan Tinggi dengan Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND). (afd/*)
