Ketua FKUB Sulteng: Pancasila sebagai Fondasi Moral dan Perekat Bangsa
PALU, beritapalu | Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Tengah, Prof Zainal Abidin menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar dasar negara, tetapi juga fondasi moral dan ideologis yang menyatukan masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang agama, etnis, dan budaya.
“Di tengah tantangan zaman, terutama isu-isu intoleransi dan perpecahan, kita harus kembali meneguhkan komitmen terhadap nilai-nilai luhur Pancasila,” ujar Prof. Zainal dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Palu, Sabtu (31/5/2025) malam.
Prof. Zainal mengambil contoh Perjanjian Hudaybiyah, saat Rasulullah SAW lebih mengutamakan maslahat daripada formalitas.
Menurutnya, prinsip ini juga diterapkan oleh para pendiri Republik Indonesia, ketika mereka menghapus tujuh kata dalam naskah awal Pancasila di Piagam Jakarta, demi menjaga persatuan nasional.
“Sikap ini menunjukkan bagaimana kepentingan bersama lebih diutamakan dibanding simbol-simbol formalitas,” jelasnya.
Hari Lahir Pancasila 1 Juni merefleksikan peran aktif masyarakat, terutama tokoh agama, dalam memperkuat kerukunan dan dialog lintas iman.
Prof. Zainal mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama dalam kehidupan bermasyarakat.
“Persatuan, toleransi, dan semangat gotong royong harus terus kita rawat demi menjaga keutuhan bangsa,” tambahnya.
Dalam konteks kehidupan beragama di Sulawesi Tengah yang majemuk, Prof. Zainal menekankan pentingnya narasi damai di ruang publik, termasuk media sosial.
Menurutnya, Pancasila harus hadir sebagai nilai hidup aktif, membimbing warga negara dalam menghargai perbedaan dan mencegah ujaran kebencian.
FKUB Sulteng berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama lintas iman, dengan pendekatan dialog antaragama, edukasi kebangsaan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
Prof. Zainal berharap generasi muda lebih mencintai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari identitas nasional.
“Menjaga persatuan bangsa bukan hanya tugas TNI atau pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai warga negara,” tutupnya. (afd/*)
