Rustia Tompo Gelar Reses, Warga Sampaikan Aspirasi Infrastruktur
PALU, beritapalu | Anggota DPRD Kota Palu, Rustia Tompo, melaksanakan kegiatan reses pada Selasa (22/4/2025) di Tawaeli, Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara. Dimulai pukul 19.30 WITA, kegiatan tersebut dihadiri sekitar 350 warga serta perwakilan dari berbagai instansi dan dinas terkait.
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut hadir memberikan sosialisasi, termasuk Dinas Lingkungan Hidup yang menyampaikan bahwa Kota Palu memproduksi 256 ton sampah per hari, dengan biaya pengelolaan tahunan mencapai Rp128 miliar. Warga diimbau untuk taat membayar retribusi sampah demi menjaga kelestarian lingkungan.
Badan Pendapatan Daerah, menegaskan pentingnya membayar pajak, yang menyumbang 66% pendapatan Kota Palu. Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja, menjelaskan bahwa bantuan modal usaha dapat diajukan secara perorangan maupun kelompok, asalkan memenuhi persyaratan administrasi seperti KTP Palu dan NIB (Nomor Induk Berusaha).
Perwakilan dari Kecamatan Tawaeli juga mengimbau warga untuk mengelola ternak dengan baik, serta taat terhadap pajak dan retribusi demi mendukung pembangunan.
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan beberapa persoalan mendesak, di antaranya: drainase tersumbat di Huntap Satelit Panau, yang menyebabkan banjir; pemasangan tiang listrik di Huntap Satelit Panau yang hingga kini belum terealisasi; kerusakan jalan produksi pertanian di Kelurahan Tawaeli, yang mempersulit warga, terutama saat musim hujan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Rustia Tompo menyampaikan komitmen untuk bekerja sama dengan OPD terkait. Beberapa langkah yang direncanakan antara lain: bersama Dinas Perkim, akan dilakukan survei langsung ke lokasi drainase tersumbat dalam waktu dekat.
Peninjauan lapangan terkait jalan produksi pertanian dijadwalkan setelah 27 April, berkoordinasi dengan Dinas PUPR. Untuk masalah pemasangan tiang listrik, koordinasi lebih lanjut akan dilakukan dengan dinas terkait, mengingat masih adanya kendala anggaran.
Sementara itu, Dinas Pertanian menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti permasalahan infrastruktur pertanian dan mendorong warga untuk mengajukan bantuan melalui proposal resmi.
Reses ini diakhiri dengan komitmen antara DPRD dan OPD untuk menindaklanjuti seluruh keluhan warga, terutama di bidang infrastruktur dasar. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah nyata dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah. (afd/*)
