Menerka Politik Iklim Global Amerika Serikat Di Bawah Kendali Joe Biden

dok.pribadi

Oleh: Azmi Sirajuddin

PEMILIHAN Presiden Amerika Serikat di awal bulan November 2020 telah berakhir, dengan kemenangan Joe Biden yang berpasangan dengan Kemala Harris. Dikutip dari laman www.google.com, kandidat Presiden AS dari Partai Demokrat tersebut bersama kandidat Wapresnya Kemala Harris, hingga hari terakhir voting day telah mengakumulasi sekitar 51.4% dari electoral votes, meninggalkan seterunya Donald Trump sang petahana dengan kisaran suara 46.9%.

Raihan suara Biden-Harris tersebut merupakan raihan terbanyak dalam sejarah Pilpres AS. Jika kemenangan pasangan Demokrat itu disahkan oleh Mahkamah Agung AS, maka pada bulan Januari 2021, Joe Biden dan Kemala Harris akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden AS ke-46.

Akan tetapi, ada sisi lain yang penting dari sekedar kemenangan Biden atas Trump dalam Pilpres AS itu. Perhatian dunia saat ini tertuju kepada politik iklim global yang akan dijalankan oleh Biden dan Harris. Tak berapa lama setelah dinyatakan menang dalam putaran Pilpres secara nasional, tepatnya di pertengahan November 2020, Biden telah mengumumkan komposisi perdana kabinet kerjanya.

Dari semua posisi di kabinet yang diumumkan tersebut, posisi Utusan Khusus (Special Envoy) untuk perubahan iklim yang akan ditempati John Kerry, menjadi sorotan masyarakat dunia.

John Kerry bukanlah sosok baru bagi kalangan pemerintahan di AS, terutama yang berkaitan dengan isu perubahan iklim. Kerry, tatkala menjadi Menteri Luar Negeri Presiden Barack Obama, sangat berperan besar dalam membawa gerbong AS ke perundingan iklim global. Kerry pula yang meyakinkan Presiden Obama agar AS ikut menyepakati Perundingan Paris (Paris Agreement) pada tahun 2016, tepat di akhir priode kedua pemerintahan Presiden Obama.

Kesuksesan Kerry dalam memastikan AS menyepakati Perundingan Paris, memberi kredit tersendiri bagi Presiden Obama dan pemerintah AS dalam kancah perundingan iklim global. Melepas kekhawatiran besar masyarakat dunia tentang komitmen AS terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Sayang sekali, di era pemerintahan Presiden Trump, kubu AS menghindari komitmen yang disepekati di Perundingan Paris. Alih-alih berupaya secara domestik mengurangi penggunaan energi fosilnya, justru Presiden Trump secara terang-terangan memberi keleluasaaan agar pelaku industri dan orang-orang kaya di AS tidak perlu membatasi konsumsi energi kotornya. Sebagai sinyal perlawanan Presiden Trump terhadap ekspansi produk-produk Tiongkok ke negeri Paman Sam.

Oleh sebab itu, di saat Presiden Biden menunjuk John Kerry sebagai Utusan Khusus Presiden AS untuk perundingan iklim global selama empat tahun ke depan, atensi dan apresiasi masyarakat dunia terhadap AS kembali didapatkan. Untuk memperkuat komitmen iklim global AS, Presiden Biden dikabarkan pula memasukan Kerry ke dalam struktur Dewan Kemanan Nasional (National Security Council). Dimasukannya Kerry ke dalam anggota Dewan Keamanan Nasional AS, menunjukan bahwa Presiden Biden menilai jika krisis iklim global merupakan ancaman terhadap keamanan nasional.

Salah satu artikel di media The New York Times berjudul “With John Kerry Pick, Biden Select A Climate Envoy With Stature”, yang ditulis oleh Lisa Friedman, menguraikan penempatan Kerry di pos Utusan Khusus AS untuk perundingan iklim , akan mengembalikan kredibilitas AS di kancah perang melawan krisis iklim global, yang sempat ambruk ke titik terendah di bawah pemerintahan Presiden Trump. Namun, juga bukan pekerjaan mudah bagi kubu Presiden Biden untuk meraih kepercayaan global. Sebab mesti membenahi tantangan domestiknya, terutama menekan kelompok mega-industri dan orang-orang kaya untuk sadar terhadap implikasi krisis iklim bagi AS.

Walaupun demikian, dukungan publik secara domestik di AS juga sangat kuat terhadap kebijakan Presiden Biden terkait krisis iklim. Hal itu dapat dilihat dari sejarah panjang Partai Demokrat AS dalam isu-isu pemanasan global, yang kini berubah jadi krisis iklim massif. Jauh sebelum pemerintahan kubu Demokrat ikut mendorong AS menandatangani Perundingan Paris di tahun 2016, pemerintahan kubu Demokrat juga yang ikut mendorong AS terlibat Perundingan Kyoto (Kyoto Protocol). Walaupun kala itu mereka gagal meratifikasinya ke dalam kebijakan dalam negeri. Keberadaan Kerry di kubu Demokrat yang memenangi Pilpres AS kali ini, diharapkan memberi dampak positif terhadap komitmen AS terkait krisis iklim global.

Secara personal juga Kerry memiliki prasyarat itu. Sebagai seorang mantan Senator dari Massachusetts, dia sangat piawai dalam isu iklim. Ketika itu, dia ikut berkontribusi besar dalam mendorong legislasi nasional AS terkait penurunan emsisi, bahkan sebagai salah satu tim perumus. Konsep legislasi yang didorongnya waktu itu adalah pemangkasan emisi domestik dari penggunaan energi fosil. Dengan memberi kesempatan kepada para pelaku industri dan perdagangan AS memangkas emisinya secara bertahap, hingga mencapai target penurunan emisi nasional. Gebrakannya berhasil diterima di Dewan Perwakilan Rakyat AS, namun gagal meyakinkan mayoritas Senat AS. Sehingga rancangan legislasi itu gagal memperoleh kesepakatan nasional.

Terlepas dari itu semuanya, duet kubu Demokrat Biden-Harris yang akan memimpin pemerintahan AS, serta kembalinya sosok Kerry di pos negosiasi iklim AS, memberikan satu titik harapan baru, bahwa masyarakat dunia dapat mengajak kembali AS kepada komitmen iklimnya pasca penandatanganan Perundingan Paris.

*Penulis adalah Direktur EKONESIA & Anggota Dewan Nasional WALHI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here