AJI Palu Kecam Tindak Kekerasan Polisi pada Jurnalis Saat Demo Omnibus Law

Satuan polisi yang bertugas pada pengamanan unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja di depan kantor DPRD Sulteng, Kamis (8/10/2020). (Foto: bmzIMAGES/Basri Marzuki)

PALU, beritapalu | Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu mengecam tindak kekerasan yang dilakukan oknum aparat kepolisian terhadap tiga wartawan yang sedang meliput aksi penolakan Undang-undang Cipta Kerja di Palu, Kamis (8/10/2020).

AJI Palu menerima laporan tiga wartawan yang mendapat kekerasan dari aparat kepolisian saat unjuk rasa itu berlangsung yakni Alsih Marselina (Wartawati SultengNews.com), Aldy Rifaldy (Wartawan SultengNews.co) dan Fikri (Wartawan Nexteen Media).

Dalam kronologi yang diteri AJI Kota Palu, peristiwa itu terjadi ketika Alsih, Aldy Rifaldy  dan Fikry sedang melakukan tugas jurnalistiknya meliput aksi unjuk rasa mahasiswa yang menolak UU Cipta Kerja di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah.

Saat bentrokan terjadi antara polisi dan mahasiswa, ketiganya memilih menyelamatkan diri di barikade kepolisian. Namun sangat disayangkan ketiganya bukannya mendapat perlindungan malah sebaliknya dintimidasi dan dipukuli. Padahal mereka sudah menunjukkan id card wartawan dan mengatakan kalau mereka adalah wartawan.

Namun, polisi itu meminta kepada kedua wartawan sulteng news itu untuk tunduk dan di saat itulah ketiganya mendapat kekerasan fisik dari polisi. Korban Alsih mendapat pukulan tepat di wajah yang mengakibatkan luka memar dan menimbulkan luka di pipi kiri. Sementara Adhy Rifaldy mendapat pukulan di bahu bagian belakang.

Sedangkan Fikri yang saat itu sedang mengambil foto polisi yang menangkap dan memukuli mahasiswa tiba-tiba didatangi seorang polisi tanpa seragam memakai buff dan topi. Polisi itu memegang tangannya dan menjatuhkan kameranya akibatnya kamera Fikri rusak di bagian viewfinder (tidak lagi berfungsi) dan lecet dibagian body kamera.

Ketua AJI Palu Muhammad Iqbal mengatakan, sebagai wartawan ketiganya telah menaati prosedur dalam pelaksanaan tugas peliputan unjuk rasa dengan memakai Id Card sebagai identitas.

Mereka berada dalam barikade kepolisian saat melakukan tugas sebagai wartawan, di posisi seperti itu seharusnya, menurut Iqbal, bisa mendapatkan perlindungan, namun kejadian yang dialami ketiganya berbanding terbalik.

“Kami mengutuk keras tindakan represif polisi yang bertindak di luar batas dengan menganiaya rekan-rekan kami dalam melakukan peliputan,” kata Muhammad Iqbal.

Iqbal menyatakan dirinya bersama dengan anggota AJI Palu lainnya telah mendampingi korban melaporkan kejadian tersebut ke Bidpropam Polda Sulteng pada Kamis (8/10/2020) malam.

Dia menilai pemukulan dan intimidasi yang dilakukan aparat kepolisian terhadap wartawan melanggar Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 8 UU Pers menyatakan dalam menjalankan profesinya jurnalis mendapat perlindungan hukum.

UU Pers juga mengatur sanksi bagi mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan. Pasal 18 UU Pers menyebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

“Atas kejadian itu, AJI Palu mendesak kepolisian memproses tindakan kekerasan tersebut. Karena tindak kekerasan ini sudah yang kesekian kali terjadi di Kota Palu. Kami berharap sikap tegas dari penegak hukum agar peristiwa serupa tidak terulang,” tegas Iqbal.

Ia mendesak Kapolda Sulteng untuk memproses tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian dan diadili di pengadilan hingga mendapatkan hukuman seberat-beratnya agar ada efek jera. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here