Pemeriksaan Tetap Dilakukan di Pos Pintu Masuk Palu, Warkop Diberi Kelonggaran

Wali Kota Palu Hidayat (tengah) memimpin rapat koordinasi tentang status masa tanggap darurat sehubungan dengan pandemi COVID-19 di Ruang bantaya Kantor Wali Kota, Rabu (27/5/2020). (Foto: HO/Humas Pemkot Palu)

PALU, beritapalu | Pos lapangan di perbatasan atau pintu masuk Kota Palu akan tetap dilaksanakan setelah 29 Mei 2020. Demikian antara lain keputusan yang diambil Wali Kota Palu Hidayat saat memimpin Rapat Koordinasi di Ruang Bantaya Kantor Wali Kota Palu, Rabu (27/5/2020).

Rakor yang juga dihadiri oleh para pimpinan OPD dan Forkopimda Kota Palu itu membahas status masa tanggap darurat sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang akan berakhir pada 29 Mei 2020.

Selain keputusan melanjutkan pemeriksaan di pos pintu masuk Kota Palu, keputusan lainnya adalah meneruskan kebijakan pencegahan dan penanganan COVID-19 yang sebelumhya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palu.

Kebijakan yang dimaksud antara lain Pondok Perawatan bagi OTG dan ODP, tracking oleh Tim Surveillance, Posko kelurahan/kecamatan, dan penyemprotan disinfektan pada zona rawan Covid I, II, dan III.

Wali Kota Hidayat mengaku, dirinya kuatir apabila pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kota Palu dihentikan seiring berakhirnya masa tanggap kedaruratan virus Covid-19, maka dampaknya sangat berbahaya.

“Kalau kita hentikan kerja-kerja kita di perbatasan, saya agak kuatir karena daerah-daerah tetangga kita seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo dan lainnya sangat terdampak,” ungkapnya.

Kecuali, katanya daerah-daerah yang berdekatan dengan kota Palu tersebut sudah normal, barulah pihaknya berani untuk memberhentikan pos pemeriksaan di pintu masuk kota Palu maupun kebijakan lainnya.

“Situasi ini masih sangat mengkuatirkan. Semoga langkah-langkah kita bisa menekan angka COVID-19 di Kota Palu,” harapnya.

Namun demikian, kata Wali kota status keadaan darurat bencana non-alam ini akan berakhir pada saat ditetapkannya keputusan Presiden tentang penetapan berakhirnya status bencana non-alam COVID-19 sebagai bencana nasional.

“Dengan ditetapkannya keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan status bencana non-alam Covid-19 sebagai bencana Nasional, maka Kepala BNPB, Gubernur, Bupati, dan Wali kota tidak perlu lagi menetapkan status keadaan darurat bencana COVID-19 sesuai Surat Edaran Gugus Tugas percepatan dan penanganan Covid-19 nomor 6 tahun 2020,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut juga disepakati kegiatan perekonomian masyarakat baik pasar, warung makan, Warkop, toko, dan UMKM akan diberi kelonggaran jika kebijakan pencegahan dan penanganan CODI-19 di kota Palu berjalan optimal sesuai hasil evaluasi Dinas Kesehatan kota Palu.

Kelonggaran ini diberikan dengan ketentuan mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan, konsumen dan produsen/pelaku usaha wajib menggunakan masker, menyiapkan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun.

Selain itu wajib menyiapkan bilik disinfektan bagi toko, warung makan, dan Warkop, kemudian warung makan dan Warkop menyiapkan meja dan kursi wajib menjaga jarak sesuai protokol kesehatan. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here