Kadis Sosial Sulteng: Realisasi BLT Lamban Karena Data

Sejumlah tukang jahit sepatu menunggui pelanggan di lapaknya di Kompleks Pasar Bambaru, Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (14/5/2020). Pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung TUnai kepada warga miskin termasuk pekerja informal yang terdampak COVID-19. (Foto: bmzIMAGES/Basri Marzuki)

PALU, beritapalu | Sejumlah warga menilai, Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga miskin yang terdampak COVID-19 dinilai lamban realisasinya.

Beberapa warga yang ditemui bahkan mengaku hingga kini belum ada sama sekali tanda-tanda dilakukan pencarian. Jangankan pencairan, didata oleh petugas pun belum pernah.

Padahal, sesuai dengan kebijakan Presiden Joko Widodo, seluruh warga miskin yang terdampak COVID-19 berhak mendapatkan BLT senilai Rp600 ribu per keluarga dan diberikan selama tiga bulan.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Ridwan Mumu mengatakan, lambannya proses pencairan BLT itu disebabkan karena faktor data.

“BLT dari Kementerian Sosial RI ini memang berjalan lambat. Hingga saat ini, masih ada kabupaten yang belum salurkan karena soal data,” ujar Ridwan Mumum, Rabu (20/5/2020).

Data itu kata Ridwan bisa jadi karena nama dan alamat yang tidak sesuai, nomor induk keluarga, dan berbagai hal terkait identitas yang bersangkutan.

Disebutkan, pemerintah mensyaratkan, bantuan BLT itu adalah bagi mereka yang sebelumnya tidak masuk dalam penerima bantuan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT.)

Diungkapan, jumlah keluarga miskin di Sulawesi Tengah sesuai dengan data yang ada sebanyak 312.981 KK. Data tersebut sesuai dengan hasil musyawarah desa dan kelurahan. Dari jumlah tersebut, yang bisa menerima bantuan sembako hanya 165.868 KK.

“Jada ada sekitar 146.721 KK miskin yang tidak masuk dalam bantuan sembako itu,” beber Ridwan.

Menyiasati mereka yang tidak masuk dalam daftar yang tidak menerima bantuan sembako, maka katanya, Pemprov Sulteng melakukan intervensi dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada kabupaten dan kota.

“Nanti kota/ kabupaten yang membeli beras untuk dibagikan kepada KK miskin yang tidak masuk dalam daftar penerima tersebut,” jelasnya.

Besaran intervensi itu lanjtu Ridwan yakni sebesar 10 kilogram beras selama dua bulan. Jika besaran itu dirupaihkan, maka nilainya sama dengan program sembakao bantuan pangan tunai sebesar Rp110.000 per bulan.

Selain intervensi Pemprov Sulteng, Kemnesos juga melakukan intervensi untuk 120.000 KK miskin lagi.

“Artinya, masih ada 29 ribu KK miskin yang tidak mendapatkan bantuan Rp600 ribu,” ujarnya.

Oleh karena itu jelas Ridwan lagi, dirinya berharap Pemkab dan Pemkot juga melakukan intervensi agar seluruh warga yang tidak masuk daftar penerima dapat diakomodir juga. (afd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here