Wali Kota Palu Paparkan Alokasi Dana Bencana 2019 dari APBD

Wali Kota Palu Hidayat (kanan) saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD secara daring, Kamis (23/4/2020). (Foto: Humas Pemkot Palu)

PALU, beritapalu | Wali Kota Palu Hidayat memaparkan alokasi dana untuk pencegahan dan penanggulangan bencana selama tahun 2019 dalam Rapat paripurna DPRD melalui video conference, Kamis (23/4/2020).

Rapat Paripurna itu beragendakan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali kota Palu tahun anggaran 2019 yang diahdiri para anggota DPRD Palu.

Wali Kota Hidayat menjelaskan, dalam pencegahan dan penanggulangan bencana pada 2019 yang menggunakan sumber dana APBD sebesar lebih dari Rp2,652 miliar. Realisasinya sebesar Rp2,316 miliar atau sekitar 87,33 persen.

Dana tersebut digunakan untuk pencegahan dini dan penanggulangan bencana, logistik, penanganan bencana, dan kejadian luar biasa lainnya.

Selain itu, ada dana hibah luar negeri melalui dana stimulan tahap I untuk rehabilitas dan rekonstruksi sebesar Rp82,152 miliar lebih yang terealisasi Rp79,700 miliar lebih atau 97 persen.

Ada pula dana hibah Pemerintah Pusat untuk stimulan tahap II sebesar Rp31,613 miliar lebih dan terealisasi sebesar Rp288 juta lebih atau 0.91 persen.

“Sisanya diluncurkan ke tahun anggaran 2020,” kata Wali Kota Hidayat.

Berdasarkan keputusan Gubernur Sulteng nomor 369/516/DLS-MPR/B.ST/2019 tentang penetapan lokasi tanah relokasi pemulihan akibat bencana di Sulteng untuk kepentingan relokasi masyarakat yang terdampak bencana alam, berupa bangunan hunian, rumah ibadah, bangunan kantor dan fasilitas umum.

Lokasi yang dimaksud adalah, Kecamatan Tatanga seluas 79,3 hektar, di Kelurahan Duyu dan Kecamatan Mantikulore, seluas 481,65 hektar, terletak di Kelurahan Tondo dan Kelurahan Talise.

Selain paparan alokasi dan penggunaan dana bencana 2019 itu, Wali Kota Palu mengungkapkan alokasi dana untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah. Di antaranya urusan pendidikan sebesar Rp374,515 miliar, kesehatan Rp279,596 miliar, pekerjaan umum dan penataan ruang Rp327,788 miliar, dan urusan perumahan rakyat Rp67,854 miliar.

Untuk tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kota Palu dialokasikan anggaran sebesar Rp2,8 miliar dan terealisasi 100 persen.

Dinas Sosial Kota Palu dari Kementerian Sosial dialokasikan anggaran Rp24,9 miliar dan terealisasi 100 persen. Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu dialokasikan anggaran Rp500 juta, yang terealisasi sebesar Rp388 juta lebih atau 77,70 persen.

Usai peyampaian itu, DPRD Kota Palu membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas untuk mengkaji  laporan pertanggungjawaban tersebut. Pansus  beranggotakan 11 orang, dan berdasarkan voting,  Pansus diketuai oleh Ridwan Basatu. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here