Home Covid-19 5.544 Permohonan Keringanan Debitur Terdampak COVID-19 Telah Diproses

5.544 Permohonan Keringanan Debitur Terdampak COVID-19 Telah Diproses

Petugas menerima laporan pengaduan massalah keuangan di kantor OJK Sulteng, Senin (16/12/2019). (Foto:bmzIMAGES/Basri Marzuki)

PALU, beritapalu | Sedikitnya 5.544 permohonan restrukturisasi atau keringanan kredit dari warga yang terdampak COVID-19 telah diproses perusahaan pembiayaan di Sulawesi Tengah. Jika dirupiahkan, nilai dari sejumlah permohonan itu mencapai Rp271,08 miliar.

Data itu per 17 April 2020 dan disampaikan Otoritas jasa Keuangan (OJK) Sulteng dalam rilisnya yang diterima redaksi beritapalu.com, Jumat (24/4/2020).

“Data tersebut dipastikan akan terus bertambah mengingat jumlah permohonan masyarakat yang meningkat setiap harinya,” kata Kepala OJK Sulteng Gamal Abdul Kahar.

Gamal mengatakan, restrukturisasi diberikan oleh 28 entitas perusahaan pembiayaan dengan rincian 3.146 permohonan dengan nilai Rp107,33 miliar telah disetujui, 2.294 permohonan dengan nilai Rp158,23 miliar sedang diproses, serta 104 permohonan dengan nilai Rp5,52 miliar ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.

Gamal menambahkan, OJK telah meminta perusahaan pembiayaan/multifinance untuk mempermudah proses permohonan restrukturisasi melalui sarana teknologi komunikasi yang disediakan perusahaan.

Gamal juga meminta agar debitur proaktif, memiliki itikad baik, dan kooperatif pada saat petugas melakukan asesmen/survey terlebih dahulu terhadap kondisi debitur untuk memperoleh konfirmasi dan verifikasi terkait kelayakan debitur.

Berdasarkan ketentuan OJK, restrukturisasi dapat diberikan kepada debitur yang usahanya/sumber pendapatannya terdampak COVID-19 antara lain pekerja informal, berpenghasilan harian, usaha mikro, dan usaha kecil.

Restrukturisasi dapat berupa penyesuaian pembayaran kewajiban pokok/bunga, perpanjangan jangka waktu atau bentuk lainnya yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan/multifinance berdasarkan hasil asesmen/survey kondisi debitur.

“Debitur yang usahanya/sumber pendapatannya tidak terdampak COVID-19 dan masih memiliki kemampuan bayar agar tetap mematuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya untuk menghindari pengenaan denda keterlambatan dan catatan negatif pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK/dh. BI Checking),” kata Gamal. (afd/*)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version