Ini Syarat Pembatasan Sosial Berskala Besar di Tingkat Pemda

Umat Islam melaksanakan shalat maghrib dengan pengaturan barisan yang renggang antarjamaah di salah satu masjid di Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (29/3/2020). Sejumlah tempat publik di Palu mulai menerapkan jarak sosial untuk menghindari penularan Virus Corona pascaditetapkannya dua warga setempat positif terinfeksi COVID-19. ANTARAFOTO/Basri Marzuki

PALU, beritapalu | Pemerintah daerah (Pemda) dapat melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19.

Kewenangan itu telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB yang diteken Jokowi pada Selasa (31/3/2020).

“Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19,” demikian ditegaskan dalam Pasal 1 PP tersebut.

Di Pasal 2 disebutkan, PSBB bisa dilakukan pemerintah daerah dengan persetujuan Menteri Kesehatan dan harus dilakukan berdasarkan pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

Di Pasal 3 diatur pula bahwa PSBB harus memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan, dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Pada Pasal 4 disebutkan, PSBB paling sedikit meliputi tindakan berupa peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; serta pembatasan kegiatan di tempat umum.

Namun, kebijakan meliburkan sekolah dan tempat kerja serta pembatasan kegiatan keagamaan harus mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas, dan ibadah penduduk. Adapun pembatasan kegiatan di tempat umum harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Di dalam Pasal 6 diatur prosedur pengajuan PSBB ke menteri; Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar diusulkan oleh gubernur/bupati/wali kota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Selain berdasarkan usulan dari pemda, pengajuan PSBB untuk suatu daerah bisa juga diajukan oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (afd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here