Home Indeks DPRD Palu Minta SKPT PT Maxima Tiga Berkat di Watusampu Dicabut

DPRD Palu Minta SKPT PT Maxima Tiga Berkat di Watusampu Dicabut

Ketua Komisi A DPRD Kota Palu Muthmainah Korona (kiri) pada kunjungan lapangan di Kelurahan Watusampu, Senin (3/2/2020). (Foto: Humas DPRD Palu)

PALU, beritapalu | DPRD Kota Palu meminta agar Surat Keterangan Pendafataran Tanah (SKPT) PT Maxima Tiga Berkat (MTB) di Kelurahan Watusampu dicabut karena dinilai cacat hukum.

Ketua Komisi A DPRD Kota Palu Muthmainnah Korono dalam keterangan persnya, Senin (3/2/2020) menyebutkan, permintaan itu merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat dengan Jaringan Aliansi Tambang (Jatam) dan sejumlah warga Watusampu yang digelar pada Jumat (31/1/2020) lalu.

“Kita sudah turun langsung untuk meninjau lokasi yang dimaksud. Dari kunjungan lapangan itu diduga ada pelanggaran perundang-perundangan dan juga maladministrasi,” ujar Muthmainnah.

Diungkapkan, ada sertifikat warga sekitar lokasi operasi TUKS (Terminal Untuk Keperluan Sendiri) perusahaan tersebut adalah laut. Banyak katanya pelanggaran secara administrasi yang melibatkan oknum Pemerintah Kelurahan sebelumnya yang telah menerbitkan SKPT tersebut.

Ditemukan pula lokasi TUKS yang tidak memiliki dasar daratan sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Menteri Perhubungan. Mirisnya, karena semua diklaim atas hasil reklamasi.

Begitu pula dengan penguasaan sempadan pantai dan sempadan sungai untuk TUKS yang tidak memiliki izin lingkungan.

“TUKS sebagai bagian dari usaha operasi perusahaan galian tambang sirtu harusnya HGB bukan penguasaan pribadi,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Palu, Rizal meminta untuk segera mengundang kembali para pihak yang secara langsung terlibat atas dugaan maladministrasi tersebut, termasuk memanggil Dinas Pendapatan untuk diaudit atas sumber PAD dari sektor pertambangan.

Ia mengatakan, kasus ini akan menjadi pintu masuk untuk mereview semua izin pertambangan di sepanjang pesisir Teluk Palu khususnya di Kelurahan Watusampu.

Sebelumnya pada Jumat (31/1/2020) digelar hearing dengan Jatam Sulteng bersama intansi terkait di kantor DPRD Palu.

Direktur Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng, Taufik membeberkan dugaan pelanggaran pada pembangunan TUKS untuk bongkar muat galian C. Dugaan itu diperkuat dengan konfirmasi terkait izin aktifitas PT MTB di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang ternyata daftar izin tersebut tidak ditemukan.

Selain itu, Dokumen Dirjen Perhubungan Kelautan, pemberian TUKS PT.MTB tidak melampirkan Perda RT/RW dan RZWP3K. Juga SKPT tidak bisa diterbitkan untuk aktifitas pertambangan. (afd/*)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version