Aksi Kamisan yang salah satunya menuntut pendidikan gratis di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (21/11/2019). (Foto: bmzIMAGES/Basri Marzuki)

KEBEBASAN akademik masih belum sepenuhnya dilindungi dalam kehidupan kampus, sekalipun UU No. 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) disebutkan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi adalah tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.

Koordinator Sekretariat Kaukus untuk Kebebasan Akademik Indonesia (KKAI) Dr Herlambang P. Wiratraman dalam rilisnya menyebutkan, sepanjang 2019, terdapat  enam model kasus dominan yang berulang dan penting dicatat dengan lokasi dan jumlah korban yang tersebar, baik menimpa dosen maupun mahasiswa.

Kasus tersebut meliputi terbunuhnya mahasiswa massa aksi, persekusi, ancaman pembunuhan, kriminalisasi, gugatan tidak wajar (SLAPP/Strategic Lawsuit Against Public Participation), pembubaran pers mahasiswa, skorsing terhadap mahasiswa.

Kasus-kasus tersebut, antara lain ; pertama, kasus persekusi, penangkapan dan ancaman pembunuhan terhadap Robertus Robert, usai kuliah publik dalam aksi kamisan (Maret 2019). Begitu juga kriminalisasi, atau upaya pemidanaan dengan menggunakan instrumen UU ITE, karena kritik dosen terhadap kebijakan kampus, sebagaimana terjadi dalam kasus yang dihadapi Dr. Saiful Mahdi (Unsyiah Banda Aceh) dan Ramsyiah (Universitas Islam Negeri atau UIN Alauddin, Makassar).

Kedua, tekanan terhadap Persma (Pers Mahasiswa/LPM), sebagaimana terjadi dalam pembubaran Suara USU (Universitas Sumatera Utara) yang dianggap puisinya tak sesuai budaya timur karena soal orientasi seksual, sensor dan pelarangan terbit Balairung (UGM) karena pemberitaan tanah Sultan, dan pembubaran LPM Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) yang diakibatkan diskusi Papua.

Ketiga, Ancaman skorsing dari rektor di Yogyakarta (Universitas Gadjah Mada, UIN Sunan Kalijaga, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), UK Duta Wacana (UKDW), dan Universitas Sanata Dharma. Ancaman tersebut terkait himbauan Menristekdikti M. Nasir karena demonstrasi, dan ini mendasarkan pada Peraturan Menristekdikti Nomor 19 Tahun 2019. Bahkan, sebenarnya Jokowi terang-terangan meminta Menristekdikti redam demo mahasiswa (Tempo, 26 Sept 2019).

Keempat, teror dan intimidasi terhadap para akademisi yang mendorong Petisi Penolakan Revisi UU KPK, dan mendukung pergerakan mahasiswa dalam menolak Revisi UU KPK, RKUHP, dan sejumlah undang-undang lainnya. Teror tersebut dalam bentuk peretasan handphone, email, dan medsos, terutama terhadap para dosen yang mendorong terselenggaranya aksi September 2019.

Kelima, penembakan dan pembunuhan terhadap massa aksi, baik yang terjadi terhadam mahasiswa dan pelajar, dalam aksi September 2019. Diantara yang meninggal, adalah Randi (21), mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Halu Oleo (UHO) dinyatakan meninggal dunia akibat luka tembak di dada sebelah kanan Kamis (26/9). Muhammad Yusuf Kardawi, meninggal karena benturan di kepala.

Keenam, ancaman pembunuhan, pemenjaraan dan diskriminasi rasial terhadap para mahasiswa Papua, baik yang terjadi saat mereka unjuk rasa Agustus 2019, di Malang, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Hal serupa dan terus menerus terjadi di tanah Papua. Serangan pula dilakukan dengan pelemparan ular piton dan dua ular berbisa lainnya (9 September 2019). Bahkan, ketika mahasiswa ikut menyuarakannya pun, langsung didrop-out, karena ikut demonstrasi Papua merdeka, sebagaimana terjadi di Unkhair, Ternate (26 Desember 2019).

Di sisi lain, dalam konteks kebijakan, pasal dalam Undang-undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek) rawan dipolitisasi oleh pihak berwenang dengan alasan ‘keamanan nasional’, sehingga mengancam kebebasan akademik.

“UU tersebut mengatur bahwa peneliti dapat dijatuhi pidana jika melakukan penelitian yang ‘berbahaya’ tanpa izin dari pemerintah. Ditambah lagi dengan kebijakan dalam bentuk Keputusan Bersama 11 Menteri tentang Penanganan Radikalisme dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara,” sebutnya.

Menurutnya, keputusan pemerintah tersebut berlebihan (excessive), tak memiliki dasar hukum yang tegas dalam memaknai radikalisme, pula berpotensi justru melahirkan kesewenang-wenangan, serta memperlihatkan negara kian menjauh dari prinsip Negara Hukum. Itu sebab, SKB tersebut berpotensi ancaman atas kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan bagi ASN yang bekerja di kampus, pula akan berpotensi bertentangan kebebasan akademik, sebagaimana diatur dalam Prinsip-Prinsip Surabaya untuk Kebebasan Akademik (2017).

Meskipun demikian lanjutnya, ada kabar baik dari peradilan gugatan denda miliaran dan triliunan rupiah terhadap Dr. Basuki Wasis, dan Prof. Dr. Bambang Hero Sahardjo, keduanya dosen Fakultas Kehutanan IPB, yang dibebaskan hakim, setelah mendapatkan serangan balik dari korporasi maupun koruptor, dengan gugatan SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation) melalui PN Cibinong.

“Mereka digugat karena keahlian yang disampaikan di muka sidang peradilan. Bersyukur pula, karena dedikasi keilmuan, keteguhan dan keberaniannya, Prof. Dr. Bambang Hero Sahardjo menerima penghargaan internasional John Maddox Prize 2019 12 November 2019 di London, Inggris,” ungkapnya.

Perisitiwa-peristiwa di atas menurutnya adalah refleksi bahwa sesungguhnya menyisakan pekerjaan rumah dalam memperjuangkan kebebasan akademik dan rasa keadilan di Indonesia, antara lain; Pemerintahan Joko Widodo, terutama di periode pertama, masih belum menunjukkan komitmen terbuka mendukung civitas akademika di kampus.

“Mereka yang sedang mendayagunakan daya kritis pemikiran dan tindakannya justru mendapati represi atau serangan balik, teror dan intimidasi yang berlebihan. Ditangkapnya Robertus Robert, yang dijadikan tersangka atas tindakannya mengutip dari sebuah lagu pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 adalah sebuah kemunduran besar yang terjadi pasca rezim otoritarian Orde Baru. Belum lagi instruksinya pada Menristekdikti untuk menghentikan massa aksi yang memprotes revisi UU KPK pada September 2019 lalu,” bebernya.

Sekalipun kebebasan akademik belum diatur secara detil dalam sistem hukum Indonesia, namun menurutnya pemerintah seharusnya bertindak melindungi setiap warga negara, termasuk para insan akademis, karena mereka memiliki ruang dan kebebasan bicara. Hal ini tegas dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945,  Pasal 22 ayat (3) UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 19 UU 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Serangan-serangan terhadap insan akademis yang seharusnya menempatkan kampus sebagai benteng kebebasan akademik, memperlihatkan cara-cara represif ala rezim otoritarian, membungkam kritisisme, melumpuhkan solidaritas suara publik melalui gugatan dan proses hukum yang intimidatif (SLAPP). Dan bila ini dibiarkan, maka bukan saja melanggar hak-hak asasi manusia, melainkan pula akan merobohkan sendi-sendi negara hukum demokratis.

Berdasarkan pada pengalaman 2019 ini, maka KKAI menyatakan; upaya memajukan kebebasan akademik di tahun-tahun mendatang masih dirasakan tidak akan mudah, karena tantangan dari feodalisme kampus, tradisi kebebasan yang belum terlindungi, serta politisasi dalam kebijakan dan penegakan hukumnya. Kebijakan pemerintah pun tidak memberi dukungan yang memadai untuk riset dasar, sehingga kampus sering melayani riset pesanan untuk menambah pemasukan (Inaya Rakhmani dan Zulfa Zakhiyya, 2019).

Kekerasan, intimidasi, penggunaan instrumen hukum sebagai represi, penangkapan, dan pembungkaman kritik, masih jamak terjadi. Itu sebab, Prinsip-Prinsip Surabaya untuk Kebebasan Akademik (2017) yang telah di- endorse oleh komunitas akademik hak asasi manusia Asia Tenggara (SEAHRN/Southeast Asian Human Rights Studies Network) di Kota Kinabalu, Malaysia, Maret 2018 lalu, menjadi mendasar dan penting. Kampus diharapkan mentradisikan kuat kebebasan akademik berikut perlindungannya.

Juga mendorong Pemerintah beserta jajaran aparat penegak hukum tetap berpegang pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta menggunakan kerangka hukum yang ada untuk menangkal potensi ekstrimisme, terorisme, atau tindakan kriminal lainnya. Sekalipun demikian, pemerintah tidak boleh sekadar menggunakan instrumen hukum untuk menekan insan akademis, atau cara-cara politisasi penegakan hukum.

Mendorong pihak-pihak yang memiliki otoritas, baik di pemerintahan, aparat penegakan hukum, termasuk manajemen pendidikan tinggi, bisa menghormati dan melindungi kebebasan akademik. Karena, tidak ada ilmuwan mampu mengembangkan proses saintifikasi secara baik, termasuk kampus berkompetisi secara luas di level dunia tanpa jaminan kebebasan akademik. (afd/*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *