Sejumlah aktivis Satu Indonesia Peduli Danau Poso menunjukkan pamplet usai memebri keterangan kepada wartawan di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (25/11/2019). Mereka menyatakan menolak pembongkaran Jembatan Pamona di Kabupaten Poso dan mendesak kepolisian untuk memproses Bupati Poso dan PT Poso Energy ke kepolisian atas laporan menyalahgunakan kewenangan dengan merestui perusakan jembatan tersebut yang juga objek sejarah di wilayah itu. (Foto: bmzIMAGES/Basri Marzuki)

 

PALU, beritapalu | Bupati Poso dan PT Poso Energy dilaporkan ke kepolisian oleh Front Aksi untuk Rano Poso (FARP) terkait dugaan perusakan Jembatan Pamona dan penyalahgunaan wewenang. Laporan itu deregister dengan nomor STTL/289/XI/YAN 2.5./2019Sulteng/Res Poso tertanggal 23 November 2019.

Atas laporan itu, aliansi Satu Indonesia Peduli Danau Poso (SIPDP) mendesak kepolisian setempat agar segera memprosesnya.

“Kami juga meminta agar Pemda Poso menghentikan segala bentuk intimidasi. Hentikan segala bentuk menghalang-halangi penyampaian pendapat di depan umum yang menolak perusakan Jembatan Pamona, Sungai, dan Danau Poso,” ujar Jan Richard Tandawuja, salah seorang aktivis SIPDP saat mengelar press conference di Palu, Senin (25/11/2019).

Seperti diketahui, PT Poso Energy dalam rangka meningkatkan debit air untuk memutar turbin PLTA Sulewana, akan melakukan pengerukan Danau Poso. Tak itu saja, Jembatan Pamona yang berada di jalur itu juga ikut dibongkar. Pembongkaran itu mendapat restu dari Pemerintah setempat dan bahkan memelopori upaya pembongkaran.

Jan mengatakan, hal terpenting terkait Danau Poso adalah adanya ancaman lingkungan dan rusaknya tatanan sosial, hilangnya obyek sejarah dan hilangnya wlayah kelola rakyat yang seharusnya dipertimbangkan sebelum aktivitas itu dilakukan.

Sejumlah aksi penolakan sudah dilakukan berbagai kelompok warga, termasuk ketika dilaksanakan sosialisasi. Namun menurut Jan lagi, dari keseluruhan aksi itu, tak satupun yang diindahkan, terbukti dengan tetap terlaksananya kegiatan pembongkaran jembatan.

Sebelumnya pada Selasa (19/11/2019), kegiatan pembongkaran ikon Kota Tentena Poso itu dilaksanakan, Bupati Poso Darmin Sigilipu bersama pejabat daerah juga turut hadir langsung. Bersamaan dengan itu, Aliansi Penjaga Danau Poso (APDP) mengiringinya dengan sedih dan berderai air mata sembari melaksanakan ritul Megilu.

“Megilu , bahasa Pamona yang berarti mengadu , mengeluh. Tapi bukan  hanya mengeluh atau mengadu saja melainkan meminta pembelaan pada sang Pencipta”  jelas Pdt. Wuri, salah seorang aktivis APDP.

Meminta pembelaan pada Sang Pencipta atau megilu dalam konteks saat jembatan bersejarah Pamona dibongkar , menurut Pdt. Wuri dilakukan karena berbagai usaha untuk mengajak pemerintah daerah, anggota legislatif dan perusahaan untuk berdialog tidak didengarkan.

 

Hajai Ancura, kordinator lapangan Megilu menyebutkan APDP sudah melakukan berbagai pendekatan kebudayaan dan dialog agar suara mereka didengarkan.  Antara lain melalui dengar pendapat dengan DPRD, mengirimkan surat langsung ke kementrian lingkungan hidup, melakukan somasi, termasuk melayangkan petisi , membuat aksi budaya. Langkah tersebut tidak dilihat atau tidak ditindaklanjuti.

Dalam ritual megilu ini, APDP melakukan doa-doa dalam bahasa Pamona , secara bergantian.  Beberapa anggota APDP mengikuti ritual tersebut dengan air mata. Didengarkan oleh warga sekitar dan para warga yang membongkar jembatan , doa-doa dipanjatkan selama lima menit . Sebelum doa, Pdt. Wuri menjelaskan maksud dan tujuan megilu ini untuk memohon pada sang Pencipta agar mendengarkan protes mereka terhadap pembongkaran simbol kebudayaan dan pengrusakan lingkungan. (afd/*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *