Published On: Fri, Nov 8th, 2019

Pelatihan Perlindungan Anak Untuk Para Pemimpin di Lembaga Adat

PALU, beritapalu | Lingkar Belajar Untuk Perempuan (LIBU Perempuan) bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) didukung UNICEF menggelar Pelatihan Perlindungan Anak Untuk Para Pemimpin Lembaga Adat.

Foto bersama peserta dan pemateri pada Pelatihan Perlindungan Anak Untuk Para Pemimpin di Lembaga Adat di Palu, Jumat (8/11/2019). (Foto: Libu Perempuan)

Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta terdiri dari para pimpinan adat dari wilayah Palu, Sigi dan Donggala di Palu salaam tiga hari (8-10 November 2019).

Dewi Rana, Direktur Libu Perempuan dalam sambutannya menyampaikan pelatihan itu dilaksanakan karena UU 11/ 2012 tetang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), ternyata memiliki prinsip yang sama dengan penyelesaian perkara melalui peradilan adat.

Disebutkan, dalam pasal 71 (2) UU SPPA  diatur bahwa salah satu pidana tambahan bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah pemenuhan kewajiban adat. Kemudian, dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa; yang dimaksud dengan kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.

Menurutnya, aturan tersebut sangat relevan untuk diterapkan di Palu, Sigi dan Donggala, khususnya di wilayah yang masyarakatnya masih berpegang dan mempraktikan hukum dan peradilan adat. Dengan peradilan adat, akan menghindarkan anak untuk masuk dalam sistem peradilan formal ketika tertimpa masalah hukum.

Untuk itu, LIBU Perempuan bekerjasama dengan Kementerian Sosial atas dukungan UNICEF yang saat ini sedang mengembangkan Pusat Pelayanan Terpadu untuk anak melalui Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI), bermaksud menyinergikan layanan PKSAI dengan lembaga adat khususnya dalam penangan persoalan anak yang berhadapan dengan hukum.

Suwandi, mewakili Kepala Dinas Sosial Provinsi sebagai narasumber dalam kegiatan ini, menegaskan pentingnya penerapan empat prinsip dasar hak anak dalam penangan kasus-kasus anak melalui peradilan adat yakni; Non-diskriminasi, Kepentingan Terbaik bagi anak, Penghargaan terhadap pendapat anak dan hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

Dr. Nisbah, akademisi dari Universitas Tadulako, yang banyak meneliti tetang nilai dan potensi budaya masyarakat Kaili dalam presentasinya yang berjudul, Peran Lembga Adat dalam Perlindungan Anak menegaskan bahwa peran lembaga adat menjadi sangat penting dalam upaya perlindungan anak, sebab anak adalah pemilik masa depan dan regenerasi cepat atau lambat pasti harus terjadi.

Ditegaskan bahwa fungsi lembaga adat adalah garda terdepan yang memiliki posisi strategis dalam menggerakkan masyarakat dan akan sangat efektif dalam memberi penyaradaran pada masyarakat karena wibawa adat. (afd/*)

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

%d bloggers like this: