Pemindahan Ibukota Negara dan Dampak Strategisnya bagi Sulawesi Tengah

0
304
Yusak Jore Pamei

Oleh: Ir. Yusak Jore Pamei, MA *)

Presiden Joko Widodo (Senin/26-8-2019)mengumumkan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur sebagai lokasi baru ibu kota RI. Pemindahan ibu kota ini sebagai jawaban atas permasalahan perkotaaan yang terjadi di Jakarta selama ini sekaligus untuk meningkatkan pemerataan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa dan  antara kawasan Barat dan Timur Indonesia.

“Pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan kita intensifkan studinya dalam tiga tahun terakhir ini. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur,” Kata Presiden (Kompas 27/8).

Kalimantan Selatan dipilih sebagai lokasibaruibu kota RI  karena wilayahnya yang luas, posisinya berada di tengah Indonesia, serta tidak memiliki gugusan pegunungan  aktif  sehingga relatif aman dari ancaman bencana gempa bumi.

Bappenas menaksir biaya pemindahan ibu kota Rp 466 triliun, dengan 19,2 persen di antaranya didanai APBN. Sisanya dari hasil pemaanfaatan aset pemerintah ataupun kerjasama dengan swasta.

Sementara itu Jakarta akan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, perdagangan dan pusat jasa, berskala regional dan global.Terkait hal itu, rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  melakukan regenerasi urban dengan anggaran Rp 571 triliun tetap dilakukan.

Artikel opini ini mencoba membahas wacana pemindahan ibu kota negara danberbagai  dampak strategisnya secara nasional dan pada bagian akhir, penulis  menyorotinya dari persektif kepentingan  dan prospek pembangunan  Sulawesi Tengah.

Hal Lumrah

Sesungguhnya wacana pemindahan ibu kota RI bukanlah isu baru tapi sudah berlangsung sejak pemerintahan Presiden Soekarno (1957). Saat itu, Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah dipilih dengan alasan letaknya tepat di tengah-tengah wilayah Indonesia. Presiden Soeharto (1997) juga menyiapkan lahan sekitar 300 hektar di Jonggol, Jawa Barat, sebagai lokasi ibu kota baru. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009) pun membentuk tim pemindahan ibu kota kendati belum menentukan lokasinya.

Dalam ranah sejarah bangsa-bangsapun pemindahan ibu kota negara sebenarnya merupakan hal yang biasa dan wajar. Beberapa negara pernah melakukannya: Inggris misalnya memindahkan ibu kotanya dari Winchester ke London (tahun 1066). Amerika Serikat memindahkan pusat pemerintahannya dari New York ke Washington DC. Ibu kota Brasil dipindahkan dari Rio de Janeiro ke Brasilia, ibu kota Russia pindah dari St Petersburg ke Moskow dan ibu kota Turki dari Istambul ke Ankara, sedangkan India dari Delhi ke New Delhi. Sementara Australia pada tahun 1911 memutuskan untuk memindahkan ibukotanya dari Melbourne ke Canberra melalui sayembara internasional. Setelah melalui proses perencanaan dan pembangunan fisik selama 26 tahun, pemindahan ibu kota negara Kangguru itu  terealisasi pada 1927.

Belajar dari pengalaman beberapa negara yang pernah memindahkan ibu kotanya, pemindahan pusat pemerintahan itu boleh dikata berhasilbaik dalam membangun pusat pemerintahan baru  yang lebih baik maupun dalam menata kembali atau merevitalisasi ibu kota lama yang  umumnya tetap dijadikan sebagai sentra  ekonomi, bisnis, perdagangan dan budaya.

Alasan Pemindahan

Melihat masalah yang mendera Jakarta, rencana  pemindahan ibu kota boleh dikata sangatlah rasional dan beralasan. Posisi Jakarta terlalu sentris dan menjadi barometer seluruh kegiatan, sebagai pusat pemerintahan, politik, ekonomi, bisnis dan budaya. Daya tampung Jakarta semakin tak memadai, menimbulkan berbagai masalah pelik dan kompleks, mulai dari urusan sampah, kemacetan lalulintas, banjir hingga potensi bencana lingkungan.

Ada banyak alasan pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Pertama, untuk mewujudkan rasa keadilan dan menghilangkan diskriminasi pembangunan antarwilayah (Jawa dan luar Jawa, Kawasan Barat dan Timur Indonesia) di tataran nasional sebagai modal untuk memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pemindahan ibu kota akan memperlihatkan konsistensi dengan amanat rencana tata ruang wilayah nasional yang sejak lama menekankan perlunya dekonsentrasi pembangunan di luar Pulau Jawa.

Kedua, untuk memudahkan penataan Jakarta dan kawasan megapolitan Jabodetabek tetap menjadi kota yang besar dan layak. Ketiga, untuk mengurangi pemborosan sumber daya (BBM) akibat kemacetan di Jabodetabek yang menyedot dana puluhan triliun rupiah per tahun. Keempat, untuk mengurangi konversi lahan subur pertanian di Jawa dan menjaga konsistensi komitmen terhadaap kebijakan ketahanan pangan nasional serta dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air dan sumber daya alam lainnya di Kalimantan yang selama ini banyak terbuang percuma.

Kelima, untuk mendekatkan sumber bahan baku dan energi nasional, karena Pulau Kalimantan sangat kaya akan sumber energi seperti minyak bumi dan batubara dan juga kaya bahan baku seperti sawit dan karet. Keenam, untuk menciptakan mesin penggerak keseimbangan anatarwilayah sebagai salah satu fondasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan yang diharapkan menjadi pendorong penyebaran pusat pertumbuhan. Ketujuh, pemindahaan ibu kota akan membawa berkah pada pemanfaatan potensi lahan menganggur yang ada di Kalimantan untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan kota-kota satelit sebagai penyanggah kota induknya sekaligus untuk membangun jalan yang efektif dalam menghidupkan ekonomi maritim dan perikanan. (Opini Sulteng Raya, 9/8/2019)

Jadwal Pelaksanaan Pembangunan

Pemerintah melalui Bappenas, menetapkan garis besar jadwal pelaksanaan pembangunan ibu kota baru sbb: 2019 Lelang desain kawasan. 2020 Proses desain kawasan serta lelang desain dan konstruksi. 2020-2021 Proses rencana tata bangunan dan lingkungan, 2020-2023 Desain dan pelaksanaan konstruksi. Sedangkan pemindahan ibu kota dijadwalkan pada 2024.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa nanti yang akan pindah hanya pusat pemerintahan. Rencananya pada 2021-2024 akan terlebih dahulu dibangun  Istana Presiden dan lembaga eksekutif, kantor dan perumahan lembaga legislatif, badan yudikatif, badan keamanan seperti Kepolisian dan Angkatan Bersenjata serta taman budaya dan taman botani seluas 2.000-3.000 Ha.

“Tahun ini akan difokuskan untuk persiapan rencana kerja utama (Masterplan), desain perkotaan, serta kerangka hukum termasuk status pembebasan tanah. Alokasi anggarannya bersumber dari pos anggaran Bappenas dan Kementerian PUPR,” kata Bambang Brodjonegoro (16/8/2019) seperti dikutip laman www.beritagar.id.

Dalam Masterplan ibu kota baru, ditetapkan 8 zonasi yaitu zona administrasi, diplomatik, permukiman, pendidikan, industri, perdagangan serta daerah pedesaan dan ruang terbuka hijau.

“Kebutuhan investasi pusat pemerintahan baru di Kalimantan secara total untuk tahap pertama  dengan luas 40.000 hektar dan penduduk 1,5 juta orang,” tukas Bambang. “Ini nanti seperti Canberra Australia, yang ibu kotanya fokus untuk urusan pusat pemerintahan. Pusat bisnis masih akan di Jakarta.”

Berkahbagi Sulteng

Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur tentunya secara langsung atau tidak akan berdampak pada gerak dan dinamika pembangunan di Kawasan Tengah dan Timur Indonesia, termasuk Sulawesi Tengah.

Sulteng selama ini dikenal sebagai pemasok  kebutuhan pembangunan, logistik maupun pangan ke Kalimantan. Sebagai contoh, sebagian besar kebutuhan batu, pasir maupun kerikil untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan di Kalimantan, selama ini dipasok   perusahaan2tambang Galian C yang beroperasi di Kabupaten Donggala, Kota Palu dan sekitarnya. Selain karena Kalimantankekurangan dan tidak dapat memasok sendiri bahan tambang Galian C,  Sulawesi Tengah menjadi pemasok  ke Kalimatan karena ketersediaannya yang  boleh dikatacukup melimpah serta jaraknyayang relatif dekat, dimana kedua pulau terpisaholeh Selat Makassar hanya sejauh beberapa ratus kilometer.

Letak Sulawesi Tengah menjadi sangat strategis karena merupakan jalur terdekat dalam rantai pasok atau transportasi berbagai kebutuhan pembangunan dan logistik di Pulau Kalimantan. Sebagai ilustrasi, penerbangan langsung dari Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu ke Bandara Sepinggan Balikpapan ditempuh hanya sekitar 30 menit, sedangkan bila melalui jalur laut menggunakan kapal Pelni, dari Pelabuhan Pantoloan ke Pelabuhan Semayang Balikpapan dapat ditempuh hanyadalam 12 jam pelayaran.

Selain  bahan  Galian C,Sulawesi Tengah juga menjadi pemasok utama bahan pangan seperti beras, sayur-sayuran dan buah-buahan ke Kalimantan.  Menurut pengamatan penulis, dalam beberapa tahun terakhir, saat musim durian, mangga atau manggis di Sulawesi Tengah, para pedagangdan pemasok buah dari Kalimantan bahkan sampai datang dan memetik sendiri buah-buahan itu di kebun-kebun petani  (daerah Kulawi dan Parigi untuk durian montong dan manggis,sedangkan mangga mereka beli langsung dari penduduk di sepanjang jalan mulai dari Kecamatan Tanambulava ke Palu sampai Donggala). Tidak tanggung-tanggung, umumnya para pedagang itu  membawa langsung truk-truk pengangkut dari Kalimantan, yang diberangkatkan dari dan melalui pelabuhan feri di Taipa, dekat Pantoloan.

Ketika dua bulan lalu bertandang ke Balikpapan, penulis sempat menanyakan kepada para pedagang buah dan sayuran di Pasar Klandasan, Balikpapan: ternyata memang benar adanya bahwa sebagian besar dagangan mereka seperti  kelapa muda, sayur mayur dan buah-buahan seperti pisang, mangga, durian dan manggis didatangkanlangsung dari sentra-sentra produksinya di Sulawesi Tengah.

Berbagai komoditas lain hasil olahan industri rumah tangga dan UMKM asal Sulteng yang juga memiliki demandyang kuat untuk memasok kebutuhan pangan ibu kota baru adalah; berbagai olahan pangan berbasis coklat (kakao) yang memang melimpah bahan bakunya di daerah ini, bawang goreng, berbagai olahan makanan dan minuman berbahan dasar kopi, aneka keripik berbahan singkong, ubi jalar, pisang, daun kelor, dll. Juga jangan dilupakan, selama ini Sulteng juga  dikenal sebagai daerah sumber pemasok daging sapi nasional.

Coba kita bayangkan! Betapa  kelakakan lebih cerahprospek ekonomi dan lebih besar lagi peluang Sulawesi Tengah sebagai pemasok berbagai kebutuhan pembangunan dan konsumsi pangan  akibat meningkatnya demanddari  warga ibu kota baru di Kalimantan Selatan.

Padahal, masih banyak komoditas lain di sektor pertanian, perkebunan, peternakan maupun perikanan asal Sulawesi Tengah yang potensial untuk memasok kebutuhanibu kota baru di Kalimantan. Belum lagi peluang yang terbuka lebar di sektor ketenagakerjaaan dan SDM.Coba kita hitung berapa ratusribu bahkan mungkin jutaan tenaga kerja dan SDM yang dibutuhkanuntuk membangun secara marathon sebuah megaproyek sekelas pembangunan sebuah ibu kota negara? Sama halnya dengan warganegara  dari seluruh pelosok Tanah Air,  warga Sulteng pun punya kesempatan yang sama untuk berkiprah dan terlibat secara langsung dalam pembangunan fisik itu. Tentunya pembangunanibu kota itu juga akan memilikimultiplier effect yang juga akan membuka kesempatan luasbagi puluhan bahkan ratusan ribu  pengusaha atau wirausahawan yang bergerak di berbagai bidang usaha dan jasa, seperti  kesehatan, rumah makan, warung kopi, transportasi, telekomunikasi, hiburan, perbankan, asuransi dll bidang yang dibutukan warga perkotaan. Semua itu juga merupakan peluang yang juga terbuka lebar bagi warga Sulteng.

Yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah pemerintah daerah dan warga Sulawesi Tengahsudah siap untuk menangkap peluang bisnis sekaligus berkontribusi nyata dalam pembangunan ibu kota baru RI itu? Kebijakan, regulasi dan perencanaan pembangunan macam apa yang harus dibuat Pemda agar secara optimal dapat menangkap dan memanfaatkan peluang ekonomi dan bisnis yang terbuka lebar itubaik untuk meningkatkan pendapatan daerah maupun untuk mensejahterakan warganya?

Apa yang Harus Dilakukan Pemprov

Sesungguhnya program rehabilitasi dan pemulihan pasca  bencana gempa bumi, tsunami dan liquifaksi yang meluluhlantakkanKota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala (Pasigala) dan menelan korban ribuan jiwa pada 28 September 2018 lalu, masih sedang gencar-gencarnya dilakukan Pemerintah Provinsi Sulteng dan Pemkab di beberapa daerah terdampak bencana.

Harus diakui  bahwa bukanlah sesuatu yang mudah, bagi warga Sulteng untuk bangkitkembali menata kehidupan dengan penuh optimisme dan  semangat serta merajut kembali asa yang nyaris sirna dihempas bencanauntuk menyongsong masa depan yang lebih baik.

Namun kehidupan harus berjalan terus. Program  pemulihan pasca bencana itu seyogyanya dapat berjalan secara simultan dan seiring dengan persiapan dan kesiapan Pemprov dalam mendukung program pembangunan ibu kota baru RI di Kalimantan Selatan karena megaproyek itu akan memberikan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi Kawasan Indonesia Timur dan  Sulawesi Tengah khususnya, yang selama ini menjadi pemasok logistik dan kebutuhan pangan ke Pulau Kalimantan.

Adalah Ahmad Ali (Ketua Fraksi Nasdem DPR-RI asal Sulteng) yang sejak dini mengingatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk siap dan berbenah diri agar dapat menangkap peluang emas yang terbuka lebar bagi daerah ini terkait wacana pemindahan ibu kota negara.

“Pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan membuat posisi Sulawesi Tengah sebagai sentra strategis dalam pemenuhan logistik dan pangan tetapi dengan catatan apa yang harus dipersiapkan Sulteng,” ujar Ahmad Ali dalam keterangannya, Sabtu (3/8/2019), seperti dikutip laman www.nasional-okezone.com.

Ahmad Ali, mengatakan letak Sulteng menjadi sangat strategis karena merupakan jalur terdekat dalam rantai pasok berbagai kebutuhan logistik di Pulau Kalimantan. Oleh karena itu, Ahmad Ali yang juga Bendahara Umum Partai Nasdem itu menyarankan, “Sulteng paling tidak membutuhkan transformasi besar dalam infrastruktur darat untuk jalur logistik dari sumber bahan baku ke lokasi Pelabuhan  Pantoloan. Ke depan kita membutuhkan lebih banyak jalur cepat dan jalur alternatif, maka dari itu kita membutuhkan jalan baru yang lebih banyak dari dan ke Pelabuhan Pantoloan. Dari Napu dan Parigi Moutong masih butuh waktu lama.”

Kita tahu bersama bahwa dataran tinggi Napu di Kabupaten Poso selama ini menjadi sentra utama penghasil sayur-mayur dan buah-buahan di Sulteng, sedangkan Parigi-Moutong adalah lumbung pangan, penghasil utama beras  yang selama ini juga memasok kebutuhan pangan Pulau Kalimantan.

Karena sifat alamiahnya yang cepat rusak dan membusuk (perishable), produk pertanian dan hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan membutuhkan sistem  pengemasan dan teknologi penyimpanan (pengawetan) yang khusus, sementaraitu waktu pengangkutan produk-produk pertanian dari sentranya ke pelabuhaan perlu dipersingkat termasuk melalui perbaikan sarana transportasi dan jalan raya.

Peningkatan responsivitas dan  daya saing Sulawesi Tengah dalam mendukung pembangunan ibu kota baru RI di Kalimantan, bukan hanya menuntut adanya  transformasi besar dalam infrastruktur darat, tetapi juga  perbaikan dan peningkatan kapasitas dan layanan baik pelabuhan laut maupun Bandara yang dimiliki Sulteng.

Ke depan, dalam rangka menunjang keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus di Palu Utara, Pemprov perlu meningkatkan kapasitas dan layanan Pelabuhan Pantoloan serta Pelabuhan Feri di Taipa, yang letaknya sekitar 12 km di utara Palu. Dalam jangka panjang, perlu pula dilakukan revitalisasi dan pengaktifan kembali  Pelabuhan Donggala yang selama ratusan tahun eksis dan berjaya  (bahkan pelabuhan ini sudah ada dan beroperasi sebelum masa VOC-Vereenigde Oostindische Compagnie/1602-1800).

Perlu pula peningkatan status, kapasitas dan layanan Bandara Mutiara-Sis Aljufri menjadi bandara internasional untuk mendukung mobilitas manusia, serta barang dan jasa dalam rangka menjadikan Sulawesi Tengah sebagai daerah berkembang dan maju, salah satu sentra pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.

Perlu Masterplan dan Sinergi Antardaerah

Diperlukan  sinergi dan perencanaan bersama antara provinsi dan kabupaten untuk merespons dan mengantisipasi rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh daerah dan  seluruh warga Sulteng.

“Harus ada rencana induk bersama yang dipakai sebagai Masterplan (rencana induk-red) provinsi dan kabupaten menuju 2024 yang dapat menjawab tantangan kesempatan itu,” tambah Ahmad Ali.“Selain itu harus diperkuat kantong-kantong logistik pangan berbasis potensi daerah yang sinergis dengan rencana provinsi.”

Perlu Tim Khusus

Sudah  menjadi rahasia umum bahwa kemajuan suatu negara, daerah atau suatu institusi antara lain ditentukan oleh seberapa besar perhatian dan prioritas mereka terhadap kegiatan penelitiaan  dan pengembangan (litbang).

Agar dapat  merespons secara serius, cepat dan tepat momentum pemindahan ibu kota negara, Pemprov Sulteng dirasa perlu untuk membentuk Tim Khusus yang sifatnya multidisiplin dan lintas sektoralyang  berfungsi sebagaithink tankuntuk mengkaji secara komprehensif, cermat dan khusus dampak-dampak strategis,  peluang-peluang serta tantangan-tantangan dalam pembangunan ekonomi, bisnis dan investasi terkait wacana pemindahan ibu kota RI.

Tim Khusus ini, seyogyanya berada dibawah koordinasi Bappeda dan melibatkan  Litbangda, anggota DPR, para akademisi dan peneliti dari perguruan tinggi, para pelaku dunia usaha, LSM serta para pakar dari berbagai disiplin ilmu dan keahlian. Tim Khusus  ini dibentuk dan di SK-kan oleh Gubernur dan bertanggung jawab langsung kepadanya sebagai pengambil keputusan tertinggi di daerah.

Kajian-kajian dan advokasi profesional yang dihasilkan Tim Khusus ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi Pemprov baik dalam menyusun rencana  pembangunan (Masterplan) maupun dalam pembuatan regulasi dan kebijakan  daerah terkait isu-isu dan wacana pemindahan ibu kota negara.

Waspadai Bencana Lingkungan

Seperti yang sudah diuraikan di atas, hampir di segala aspek,  pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur membawa dampak positif bagi Sulawesi Tengah. Namun, satu hal yang perlu kita  pertimbangkan secara objektif dan kritisuntuk kondisi Sulteng saat ini, karena ke depan, hampir bisa dipastikan bahwa demand terhadap bahan Galian C (batu gajah, pasir dan kerikil)  akan terus meningkat,  maka Pemerintah Provinsi dan terlebih khusus Pemkab Donggala harus lebih proaktif dalam mengantisipasi dan  mewaspadai kemungkinan ancaman bencana  banjir dan longsor di areal Galian C yang terletak di sepanjang jalan dari Kota Palu ke Kota Donggalayang meliputi wilayah Donggala Kodi, Buluri, Loli, Kabonga sampai ke Kota Banawa.

Demandterhadap bahan Galian C yang terus meningkat, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pasar Kalimantan selama ini telah menyebabkan penggundulan bukit-bukitbatu di sepanjang areal tambang di wilayah itu. Selain potensial mengancam keselamatan penduduk di sekitarnya, akibat bencana banjir dan longsor di musim hujan,  pencemaran udara dari debu yang dihasilkan baik dari proses penggalian material memakai alat berat maupun yang berasal dari proses penggilingan batu, tidak kalah membahayakannya dari segi kesehatan.

Ke depan, hampir bisa dipastikan, tekanan terhadap lingkungan hidup akibat eksploitasi masif dan berlebihan terhadap alam akan menjadi-jadi. Sebagai informasi, dalam waktu yang tidak terlalu lama dan hampir bersamaan, paling tidak ada tiga   megaproyek yang selama belasan tahun ke depan akan menguras sampai ratusan juta meter kubik bahan galian C dari Sulteng, itulah: 1). Reklamasi pantai dan pembangunan kota satelit di Balikpapan, Kaltim, di sepanjang pantai Balikpapan mulai dari  Pantai Melawai,  Klandasan melewati Bandara Sepinggan sampai Pantai Tritit. Dengan panjang sekitar 8 Kilometer dan lebar 700 meter, megaproyek yang melibatkan konsorsium internasional dengan anggaran puluhan triliun ini membutuhkan belasan juta meter kubik bahan galian C dari Sulteng. Durasi proyeknya sekitar 10 tahun. 2) Pembangunan ibu kota baru RI di Kalimantan Selatan, yang hampir bisa dipastikan akan membutuhkan pasokan puluhan juta bahkan sampai ratusan juta  meter kubik batu, pasir dan kerikil. 3) Rencana pembangunan bendungan raksasa di sepanjang Pantai Talise Kota Palu, untuk mengatasi ancaman bencana Tsunami, seperti yang terjadi September tahun lalu. Megaproyek ini didanai dari hibah  pemerintah Jepang dan pelaksanaannya dibawah koordinasi Bappenas dan Kementrian PUPR RI. Rincian teknis menyangkut waktu pelaksanaan, dimensi fisik proyek dan kebutuhan riil material, belum dapat diperoleh. Yang pasti proyek bernilai ratusan miliar rupiah ini akan membutuhkan  material Galian C yang volumenya mencapai paling tidak ratusan ribu meter kubik yang sudah pasti akan dipasok dari tambang-tambang Galian C di sepanjang jalan dari Kota Palu ke Donggala.Dapat kita bayangkan secara total jenderal bagaimana kelak dampak masifnya pengurasan SDA ini  terhadap alam dan lingkungan hidup kita.

Maka kiranya tepat dan tidak berlebihan apa yang dilakukan Gubernur Sulteng Longki Djanggola Jumat lalu ketika mengingatkan Wali Kota Palu dan Bupati Donggala untuk mengatasi pencemaran lingkungan yang banyak dikeluhkan masyarakat akibat maraknya operasi tambang Galian C di kedua daerah itu. “Warga mengeluhkan kepada Pemprov Sulteng tentang dampak dari mobilisasi bahan Galian C  menggunakan dump truck yang menimbulkan cemaran abu, mengotori dagangan masyarakat dan menimbulkan kemacetan,” kata Longki dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulteng di Gedung Pogombo Kantor Gubernur Sulteng (Mercusuar/1/9/2019/HL).

Lebih lanjut, Gubernur Longki meminta Wali Kota Palu Hidayat dan Bupati Donggala Kasman Lassa untuk membina pengusaha-pengusaha tambang Galian C yang mengeruk kekayaan sumber daya alam di kedua daerah tersebut. “Saya minta kita semua punya suara yang sama untuk membina perusahaan-perusahaan tambang Galian C  tersebut sehingga berdampak positif kepada masyarakat, tidak lagi mencemari lingkungan wilayah sekitar tambang Galian C dan jalanan tidak lagi berdebu serta bahaya-bahaya lain yang mengancam teratasi,” ujar Longki.

Untuk mengkaji kompleksitas pembanguan berikut prospek dan segala dampak strategisnya seperti inilah dibutukan keberadaan Tim Khusus yang profesional dan bersifat independen untuk melakukan kajian secara mendalam, objektif dan komprehensif terhadap berbagai isu dan permasalahan pembangunan secara menyeluruh termasuk segala  dampak seriusnya terhadap lingkungan.

Agar jangan sampai apa yang hari ini menjadi berkah bagi kita, kelak akan menjadi prahara bagi anak cucu kita.  Bukankah  benar kata orang bijak bahwa alam dan lingkungan hidup yang kita nikmati hari ini, sesungguhnya  bukanlah warisan  nenek moyang  tetapi titipan anak cucu kita?

*) Penulis adalah pemerhati sosial ekonomi, Ketua Litbang dan Pengembangan Kelembagaan di Karsa Institute, Palu. Alumni IPB Bogor, Sekolah Tinggi Teologia Bandung, Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, Jakarta dan Lembaga Pers Dr Soetomo, Jakarta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here