Fraksi NasDem Minta Gubernur Bentuk Satgas Rehab Rekon

0
50

PALU, beritapalu | Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sulawesi Tengah, Muhamad Masykur minta kepada  Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar segera membentuk Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas RR) sebagai solusi atas belum tuntasnya penanganan penyelesaian masalah pasca bencana 28 September 2018.

Seorang penyintas mengambil air di antara tenda pengungsian yang telah ditinggalkan di kompleks pengungsian Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (12/8/2019). Setelah hampir setahun gempa, tsunami, dan likuefaksi di Palu, sebagian besar korban bencana yang sebelumnya lebih dari 800 Kepala Keluarga yang menempati kawasan itu memilih meninggalkannya karena tidak tahan lagi oleh minimnya suplai air, cuaca panas, dan hampir tidak ada lagi bantuan yang masuk. Para penyintas itu memilih menumpang ke rumah kerabatnya, menyewa kamar, dan sebagian lagi pulang ke kampung halamannya di luar Palu. ANTARA FOTO/Basri Marzuki

Permintaan pembentukan Satgas RR kepada Gubernur disampaikan  Fraksi Partai NasDem dalam pandangan atas Pidato Nota Pengantar Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran 2019 dalam Paripurna DPRD Sulteng, Senin (12/8/2019)

“Satgas RR merupakan media komunikator publik, terkait rencana, program, dan capaian rehab rekon sekaligus berfungsi sebagai mekanisme komplain masalah pengungsian”, jelas Masykur.

Ia mengatakan,  secara obyektif masih banyak permasalahan yang terjadi dilapangan terkait penanganan bencana. Di masa RR ini mestinya permasalah  soal koordinasi antar dan lintas lembaga dan badan sudah tuntas. Tapi fakta di lapangan  masih saja jadi masalah.

Hampir setahun pasca bencana,  permasalahan dasar warga di tempat pengungsian masih menumpuk. Ribuan warga masih hidup  di tenda pengungsian dan Huntara, lokasi Huntap, jaminan hidup, dana stimulan, dan program  RR.

Satgas RR ini sebetulnya mudah, sebab, kewenangan pelaksanaan RR jika mengacu pada Rencana Induk (Renduk) melekat pada Gubernur. Jadi bagi Masykur, tidak ada alasan tekhnis legal formal yang menghambat pembentukan satgas karena peran pemerintah hanya berfungsi asistensi.

“Bola sekarang ada di tangan gubernur, ingin pelaksanaan RR efektif atau tidak, mau bikin satgas atau tidak; semua ada di tangan gubernur. Kita berharap gubernur mengambil langkah pembentukan satgas jika memang tidak punya waktu mengurus bencana,” tegas Masykur. (ala/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here