AJI Palu: Pemerintah Jangan Berikan THR ke Wartawan

0
150

PALU, beritapalu | Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu, sebuah lembaga profesi kewartawanan mengimbau pemerintah baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota agar tidak mengalokasikan dana baik dari APBD atau APBN untuk Tunjangan Hari Raya (THR) wartawan.

Ketua AJI Palu, Muhammad Iqbal (kiri) bersama Sekretaris Yardin Hasan pada konferensi pers di Sekretariat AJI Palu, Minggu (19/5/2019). (Foto: AJI Palu)

Imbauan itu disampaikan langsung Ketua AJI Palu, Muhammad Iqbal bersama Sekretarisnya Yardin Hasan saat buka puasa bersama di Sekretariat AJI Palu Jalan RajawaliNo. 28 Palu, Minggu (19 Mei 2019).

“Anggaran negara hanya diperuntukan bagi pelayanan masyarakat bukan untuk melayani kepentingan jurnalis secara privat,” tegas Iqbal.

Menurut Iqbal, lembaga yang seharusnya berkewajiban memberikan THR adalah perusahaan media dimana wartawan bersangkutan bekerja.

Ia mengatakan, perusahaan media maupun non media yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya adalah pelanggaran yang serius. Ini menurunya sejalan dengan Permenaker RI Nomor 06 tahun 2016 tentang Tunjangan  Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Pasal 2 Permenaker RI No 06/2016 menyebutkan; pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.

THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Sesuai besaran atau nominal THR yang harus diterima karyawan dari perusahaan, jika masa kerjanya lebih atau di atas 12 bulan maka THR yang diterima setara satu kali gaji. Namun jika  kurang dari 12 bulan masa kerjanya THR diberikan secara proporsional.

Sejalan dengan itu AJI Palu mendesak agar seluruh perusahaan media dan non media  memberikan THR paling lambat tujuh hari atau H-7, sebelum Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah.

THR adalah bagian dari hak normatif karyawan dan harus dipenuhi oleh perusahaan. Selama ini kelompok pekerja yang kerap menjadi korban pelanggaran hak THR adalah pekerja kontrak, outsourcing, pekerja yang masih dalam sengketa dan pekerja harian lepas.

AJI meminta, para karyawan yang tidak mendapatkan pembayaran THR melaporkannya ke Sekretariat AJI Palu, Jalan Rajawali 28 Palu dengan mencantumkan identitas yang jelas. AJI akan melansir ke publik perusahaan-perusahaan nakal tersebut sebagai bagian dari sanksi moral perusahaan yang tidak memenuhi Permenaker RI Nomor 06/2016. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here