Sulteng Begerak : Pemerintah Naif, Berutang Untuk Pemulihan Bencana

0
326

PALU, beritapalu | Sulteng Bergerak, sebuah koalisi LSM yang terlibat langsung langsung dalam penanganan  bencana 28 September lalu menilai tidak tepat jika pemerintah Indonesia harus kembali berutang untuk pemulihan bencana.

Seorang warga menggali barang-barang yang masih dimanfaatkan di timbunan lumpur likuifaksi rumahnya di Petobo, Palu, Minggu (20/1/2019). (Foto: bmzIMAGES/Basri Marzuki)

Penilaian itu dikemukakan Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu setelah mengetahui adanya renana bantuan darurat Emergency Assistance Loan for Rehabilitation and Reconstruction (EARR) kepada Asian Development Bank (ADB).

Menurutnya, rencana yang disampaikan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro di sejumlahmedia itu senilai total pinjaman  US$ 297,91 juta atau setara dengan Rp4,2 triliun dengan kurs Rp 14.100 per dolar Amerika Serikat.

“Kami menganggap pemerintah Indonesia terlalu naïf jika memilih untuk meminjam uang kepada pihak luar apalagi ADB. Ini membuktikan bahwa pemerintah Indonesia sebenarnya tidak serius merespon penanggulangan bencana. Padahal, sudah banyak pelajaran kita dapat dari sekian banyak bencana yang menimpa hampir seluruh wilayah di Indonesia,” ujar Adriansa.

Pemerintah Indonesia menurutnya sepertinya tidak siap. Hal itu dapat dilihat dari anggaran yang dialokasikan untuk antisipasi dan penanggulangan bencana alam dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018.

Pemerintah katanya hanya mengalokasikan sekitar Rp7 triliun. Meski pada 2019 pemerintah menaikan alokasi anggaran khusus penanganan bencana sebesar Rp15 triliun.

“Namun itu tak signifikan jika anggaran ini digunakan untuk merespon bencana alam yang terjadi di hampir seluruh daerah Indonesia,” imbuhnya.

Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran yang diperuntukan untuk proyek infrastruktur maka paradigma pemerintah sangat kelihatan. Anggaran untuk infrastruktur justru melonjak naik, bahkan di tahun 2018 pemerintah Indonesi justru menambah anggaran sebesar Rp 410,4 triliun untuk proyek infrastruktur.

“Paradigma ini harus dirubah, pemerintah harus siap siaga dengan bencana. Apalagi tahun ini kita telah mengalami banyak sekali bencana alam. Harusnya anggaran untuk antisipasi dan penanggulangan bencana alam lebih besar dan terencana. Infrastruktur penting, tapi untuk apa dibangun jika negara ini justru membutuhkan anggaran lebih besar untuk merespon bencana alam,” tegas Adriansa

Adriansa juga menyampaikan hasil survei Sulteng Bergerak berkaitan dengan respon para korban terhadap rencana pemerintah menarik utang luar negeri (ULN) untuk pemulihan pasca bencana di Sulawesi Tengah. Survei itu dilakukan di 25 titik pengungsian termasuk lokasi huntara yang tersebar di tiga kabupaten dan satu kota yakni, kabupaten Sigi, Donggala, Parigi Moutong dan Kota Palu dengan jumlah 1000 responden.

Dari hasil survey tersebut 50 persen korban menyampaikan tidak setuju jika Sulawesi Tengah dibangun kembali melalui hutang luar negeri. Meski juga terdapat 49 persen responden menjawab setuju dan 1 persen ragu-ragu.

Sementara, 70 persen responden menjawab sangat prihatin dengan ULN Indonesia yang mencapai 5 ribu lebih truliun.

“Para korban sebenarnya juga sadar bahwa pemerintah Indonesia mampu membiayai pemulihan pasca bencana tanpa harus berhutang kepada pihak luar,” ujar Adriansa

Hingga lebih dari tujuh bulan bencana di Sulawesi Tengah, masih banyak warga yang terkatung-katung bahkan sebagian masih tinggal di tenda-tenda pengungsian darurat. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here