Diduga dari Pembalakan Liar, Pemilik Industri Kayu Diancam Pidana

0
230

PALU, beritapalu | Seorang pemilik industri primer yang menggunakan kayu sebagai bahan baku terancam dipidana karena diduga memanfaatkan kayu dari pembalakan liar.

Tim operasi Gakum LHK WIlayah II Palu. (Foto: Balai Gakum Sulawesi)

Ancaman pidana itu ditetapkan setelah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah mengeluarkan surat bernomor B-582/R.2.4/Euh.1/04/2019 tanggal 15 April 2019 yang menyatakan berkas pemeriksaan kasus telah lengkap dan siap desarhakn ke pengadilan negeri setempat.

Kasus dugaan pembalakan liar itu terungkap setelah Tim Operasi pengamanan dan peredaran hasil hutan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakum) LHK Seksi Wilayah II Palu mendapati pengolahan kayu yang tidak dilengkapi perizinan yang sah di Dusun Tiowo, Rio Pakava, Donggala pada akhir Januari 2019 lalu.

Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen, Balai Gakum memastikan bahwa si pemilik tidak memiliki surat izin. Atas hal itu, sejumlah barang bukti langsung diamankan ke kantor KPH Banawa di Lalundu dan mengamankan pemilik kayu tersebut.

Selanjutnya Barang Bukti diamankan dan dititip di Rupbasan Paludengan dengan catatan penitipan bernomor :W24.Em-PK.01.01-117 tanggal 18 Pebruari 2019 yang terdiri dari sejumlah bantalan kayu, balok, dan papan.

Barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan sita pengadilan NegeriDonggala No. 35/Pen.Pid/2019/PN tanggal 31 Januari 2019.

Dalam persangkaan, kasus tersebut disebutkan melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 87 ayat (1) huruf a, Jo Pasal 12 huruf h dan/atau Pasal 12 huruf k, UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar; dan/ataumenerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar.

Terhadap tersangka langsung dilakukan penahanan selama 60 hari.

Terkait kasus tersebut, Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi Dodi Kurniawan meminta agar para pelaku usaha di bidang industri primer kayu agar dalam melakukan kegiatan usahanya lebih memperhatikan keabsahan baik asal-usul kayu maupun dokumen perizinan yang menyertai kayu tersebut, sehingga dalam melakukan usahanya tidak melanggar aturan yang sudah ada dan terhindar dari pidana. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here