Perhutanan Sosial, Upaya Selesaikan Konflik Pengelolaan Hutan

0
127

PALU, beritapalu | Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan konflik dalam pengelolaan hutan, salah satunya dengan Perhutanan Sosial dan Tora.

Kadis Kehutanan Sulteng Nahardi (kiri) saat membuka workshop identifikasi areal pemberdayaan pada RPHJP, Perhutanan Sosial, Tora dalam upaya resolusi konflik KPH Dampelas Tinombo di Palu, Senin(1/4/2019).(Foto: Abal)

“Begitu banyak kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan hutan di Indonesia khususnya  di Sulawesi Tengah, program Perhutanan Sosial dan Tora tidak menjadi jaminan bahwa konflik pengelolaan hutan dapat terselesaikan,” ujar Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Nahardi saat membuka workshop identifikasi areal pemberdayaan pada RPHJP, Perhutanan Sosial, Tora dalam upaya resolusi konflik KPH Dampelas Tinombodi salah satu hotel di Palu, Senin (1/4/2019)

Nahardi menyambut baik rencana Forest Invesment Programme II yang mendukung KPH Dampelas Tinombo bersama tim ahli menyusun strategi atau model mediasi konflik yang tentunya masukan berbagai pihak dapat memperkaya dalam proses penyusunannya kedepan,  mengingat di Sulteng konflik utama yang terjadi berkaitan dengan konflik tenurial.

Ia meminta agar strategi atau model mediasi konflik yang akan disusun nantinya diharapkan dapat memberikan arahan kepada KPH Dampelas Tinombo untuk menyelesaikan konflik dalam pengelolaan hutan di wilayahnya.

“Tentu kita ketahui bersama bahwa strategi atau model mediasi konflik yang nantinya dibuat bukan menjadi petunjuk baku dalam penyelesaian konflik yang ada, tetapi strategi atau model mediasi konflik ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi KPH Dampelas Tinombo untuk melakukan pendekatan dalam penyelesaian konflik yang ada juga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana Kerja,” harapnya.

Dalam workshop tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yakni Balai Perhutanan Sosial Kemitraan dan Hutan Adat Wilayah Sulawesi, Kepala BKSDA Sulawesi Tengah, Kepala BPKH Wilayah XVI, dan Kepala BPDAS Palu Poso, Badan Pertanahan Nasional dan akademisi serta lembaha swadaya masyarakat. (bal)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here