Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Terkesan Dimonopoli JICA, Pasigala Centre Protes

0
230

PALU, beritapalu | Pasigala Centre membaca gelagat monopoli pada proyek rehabilitasi dan rekonstruksi atas bencana di Sulawesi Tengah oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) dan karena itu melayangkan protes.

Residents pick up the rest of the wood in the former location of the tsunami brunt on Talise Beach, Palu Bay, Central Sulawesi, Indonesia, Friday (Jan 4, 2019). (Photo by bmzIMAGES/Basri Marzuki)

“Semua proses seperti dalam monopoli JICA, padahal sedari awal banyak pihak yang telah terlibat di lapangan,” ujar Andika, Sekretaris Jenderal Pasigal Centre dlam rilisnya yang diterima redaksi beritapalu.com, Senin (18 Maret 2019).

Andika mengatakan, sebaiknya ada dialog tentang rencana yang partisipatif, melibatkan para pihak, agar masyarakat dan pemerintah daerah tidak dibuat bingung.

Andika memaparkan, sedikitnya empat bagian dari proyek strategis rekonstruksi pasca bencana di Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong (Padagi) yang dikerjakan oleh JICA, yakni ; pembuatan penilaian risiko bencana dan peta bahaya; perumusan rencana tata ruang berdasarkan penilaian risiko bencana; promosi infrastruktur yang tangguh dan fasilitas public; dan pemulihan mata pencaharian dan pemulihan masyarakat.

“Semua proses ini dilakukan sendiri oleh JICA tanpa ada dialog dengan para pihak. Mereka datang dengan konsep ini bukan gratis, tetapi lewat implementasi skema dana hutang. Sementara banyak pihak yang ingin membantu dengan skema dana hibah, menjadi terpinggirkan karena dominasi proyek super big JICA,” kata Andika.

Andika menunjuk contoh kasus soal rencana pengurangan risiko tsunami di Teluk Palu. JICA katanya sudah lebih dulu menetapkan untuk membangun tanggul.

“Mereka terkesan datang untuk mempromosikan produk teknikal memboncengi skema dana hutang. Saya tidak percaya sepenuhnya bahwa itu untuk mengurangi risiko bencana. Bagaimana bila semua rencana tembok itu gagal?” tanya Andika.

Andika berharap, pemerintah lebih terbuka kepada publik tentang semua perhitungan teknis termasuk rencana pengurangan risiko berbasis proyek yang akan dimasukkan dalam rencana perubahan tata ruang.

“Banyak pihak yang ingin terlibat dengan berbagai skema hibah, pemerintah tidak boleh memberikan semua proses secara tunggal pada JICA. Agar masyarakat tidak bingung, kita harus dalam satu rencana partisipatif oleh banyak pihak, bukan satu rencana dari satu pihak saja, ” tegas Andika. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here