Masa Transisi Darurat Diperpanjang Dua Bulan Lagi

1
348

PALU, beritapalu | Masa Transisi Darurat Penanganan Pascabencana Sulawesi Tengah kembali diperpanjang untuk tahap kedua. Keputusan itu diambil dalam rapat evaluasi tahap I Masa Transisi Darurat yang dipimpin Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Selasa (19 Februari 2019).

Pantai Talise Teluk Palu pasca gempa dan tsunami, Selasa (19/2/2019). (Foto: Basri Marzuki/bmzIMAGES)

Perpanjangan masa transisi darurat tahap kedua itu selama 60 hari atau dua bulan, mulai 24 Februari hingga 24 April 2019.

Perpanjangan itu didasari beberapa pertimbangan, terutama setelah mendengarkan para pihak yang terkait dengan penanganan pascabencana di Sulteng.

Kepala Satgas PUPR Arie Setiadi misalnya menyampaikan progres pembangunan hunian sementara dari target 699 unit sampai saat ini baru selesai dibangun sebanyak 488 unit, itu pun belum semuanya teraliri listrik dan air bersih.

Arie meminta waktu selama dua bulan ke depan untuk menyelesaikan seluruh Huntara.

“Kami meminta kepada Bupati Sigi, Donggala dan Walikota Palu agar dapat segera mengisi huntara yang telah siap untuk dihuni,” kata Arie Setiadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tengah Ridwan Mumu menyampaikan proses pencairan dana duka sudah pada tahap verifikasi.

Diungkapkan, dari 4.402 korban meninggal, berkas yang lengkap dan memenuhi syarat serta terverifikasi baru mencapai 1.606 jiwa dan dana santunan duka sudah siap ditransfer kepada rekening masing masing ahli waris.

“Selanjutnya untuk pemberian jaminan hidup kepada 72.000 jiwa pengungsi selama 60 hari sudah disiapkan dan juga pengisian kelengkapan huntara sementara dalam proses sehingga masih dibutuhkan adanya perpanjangan transisi darurat,” kata Ridwan Mumu.

Halnya Walikota Palu dan Wakil Bupati Sigi, keduanya mengharapkan masih adanya perpanjangan transisi darurat. Begitupula Danrem 132 Tadulako meminta kalau masa transisi darurat diperpanjang, perlu dibentuk posko bersama untuk dapat mengevaluasi seluruh kegiatan kegiatan yang akan dicapai.

Kepala BPBD Propinsi Sulawesi Tengah Bartholomeus Tandigala menyampaikan melihat kebutuhan penyelesaian huntara melihat prosesnya sehingga perpanjangan masa transisi darurat masih sangat dibutuhkan.

Sedangkan perwakilan BNPB Sulteng Endang Suhendra dari sisi teknis mengungkapkan, hasil evaluasi tim auditor bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan penanggulangan bencana Sulawesi Tengah mendapat penilaian sangat baik,” kata Endang.

Gubernur juga menetapkan Posko Bersama di Makorem 132 Tadulako dan menetapkan Ketua Posko Bersama adalah Danrem 132 Tadulako, Wakil Ketua Sekda Propinsi Sulawesi Tengah dan Sekretaris Kepala BPBD Propinsi Sulawesi Tengah. (wan)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here