Presiden Diminta Segera Realisasikan Badan Kerja Pemulihan Pascabencana Sulteng

0
212

PALU, beritapalu | Presiden diminta agar segera merealisasikan pembentukan lembaga Adhoc Badan Kerja Pemulihan Sulawesi Tengah Pascabencana.

Palu, Central Sulawesi, Indonesia (February 7, 2019) – A child affected by the earthquake plays near a tent in the Duyu Refugee Camp, Palu, Central Sulawesi, Indonesia, Thursday, February 7, 2019. More than 100,000 refugees currently still survive in tents because temporary shelter prepared by the government has not been completed. Of the 700 temporary shelter units with a capacity of 12 families each unit, there are around 300 units that can be occupied. The local government is targeting the temporary shelter to be completed by the end of March 2019. Meanwhile, refugees who are still in tents since the earthquake on September 28 2018 then live in shortages, ranging from lack of food ingredients, to the difficulty of getting clean water. Not only that, a number of refugees have begun to be attacked by diseases. (Photo by Basri Marzuki/bmzIMAGES)

“Kita berharap Presiden segera membentuk Badan Kerja Pemulihan Sulawesi Tengah pascabencana, mengingat rencana dan anggaran sudah siap digelontorkan. Kalau tidak ada lembaga Adhoc yang ditempatkan di Kota Palu sebagai penanggung jawab sekaligus implementator program, masalah-masalah koordinasi dan komunikasi akan timbul sejak awal seluruh rencana ditetapkan,” ujar Andika, Sekjen Pasigala Centre dalam rilisnya ke beritapalu.com, Kamis (7 Februari 2019).

Menurut Andika, pembagian kewenangan, pengaturan job description, dan koordinasi antara lembaga tidak mungkin di laksanakan dari Jakarta. Apalagi kata dia, semua proses akan berjalan berdasarkan usulan Pemerintah daerah.

“Kesannya, nanti kepala daerah dibuat seperti pengemis , bolak-balik Jakarta-Palu hanya untuk sebuah urusan administrasi,” sebut Andika.

Andika mengharapkan kehadiran Badan Kerja itu akan meretas gap komunikasi dan koordinasi lintas sektor, dan pembagian kewenangan.

“Jika ada Badan Kerja di Palu itu akan jauh lebih menghemat waktu dan anggaran, ketimbang, orang lalu lalang ke Jakarta. Secara ekonomi, itu juga akan sangat membantu Sulteng cepat pulih karena anggaran bisa beredar sepenuhnya di Sulteng,” jelasnya.

Andika juga meminta seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulawesi Tengah, untuk menyudahi rapat-rapat koordinasi yang dipusatkan di Jakarta.

“Bencana gempa bumi, Liquifaksi, tanah longsor, tsunami, downlift dan banjir yang terjadi dalam kurun waktu bersamaan itu di Sulteng. Lagi pula tujuan dari Rencana Induk Rehab Rekon itu kan untuk Sulteng, kok rapat dan ngantornya di Jakarta,” kritik Andika.

Situasi sudah sangat mendesak, kata Andika, sebab masyarakat sudah lebih dari empat bulan hidup di pengungsian. Kehadiran Badan Kerja itu lebih bersifat solutif ketimbang bentuk yang ada sekarang. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here