Pencairan Dana Stimulan dan Santunan Tergantung Pemkab dan Pemkot

0
371

PALU, beritapalu | Pemerintah menjanjikan akan segera mengucurkan dana stimulam dan dana santunan bagi korban bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah. Namun untuk itu, data terkait dengan penerima dana itu harus jelas.

Sebuah alat berat merorobohkan sisa-sisa banguna dan meratakannya dengan tanah di area bekas likuifaksi di Kelurahan Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu 24 Oktober 2018. (Foto: bmzIMAGES/Basri Marzuki)

Pada rapat koordinasi yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla bersama Gubernur Sulteng Longki Djanggola dan sejumlah menteri terkait di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Kamis (31 Januari 2019) lalu, Wapres menegaskan, penentu cepat atau lambatnya pencairan dana itu sepenuhnya berada di tangan Pemkot Palu dan Pemkab Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong.

Kenapa begitu? Karena menurut Wapres, di tangan pemerintahan itulah kejelasan para penerima ditetapkan.

“Penyaluruan dana stimulan dan dana santunan tersebut harus didukung dengan data penerima yang jelas, by name by address, terutama data ahli waris. Bola penentu sekarang berada di bupati/walikota untuk segera menyiapkan data calon penerima, sesuai jumlah dalam data yang dimohonkan ke pemerintah,” sebut Wapres Jusuf Kalla.

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tengah telah memohonkan dana senilai total Rp2,6 triliun untuk dana stimulan dan santunan korban bencana tersebut.

Wapres pada kesempatan itu juga menanyakan kesiapan dana kepada wakil Menteri Keuangan dan  dipastikan dana tersebut siap dan akan dikucurkan pekan depan sepanjang ditunjang dengan data penerimanya.

“Dana kita siap. Sekarang tergantung kabupaten/kota merealisasikan datanya. Tinggal data penerimanya diperkuat. Nantinya dana untuk membantu rumah yang rusak akan di realisasikan melalui BNPB kepada pemerintah provinsi dan selanjuntya di serahkan kepada pemerintah kabupaten/kota,’’ jelas Wapres.

Untuk dana santunan lanjut Wapres akan realisasikan melalui BNPB kepada Kementerian Sosial, kemudian kepada pemerintah provinsi dan diteruskan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Dipastikan pula, untuk skema penyaluran dana stimulan bagi warga terdampak dalam memperbaiki rumahnya akan dilakukan pendampingan. Tim pendampingan akan di bentuk oleh Badan Penanggulangan Daerah (BPBD).

Terkait itu, terdapat perubahan data untuk rumah rusak dan jumlah jiwa korban meninggal dunia. Dana stimulan untuk rumah rusak berat, sedang dan ringan dari Rp2.539.450.000.000 naik menjadi Rp.2.557.550.000.000.

Dana santunan korban meninggal dunia akibat bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi sebesar Rp65.100.000.000 naik menjadi Rp66.030.000.000. Total dana yang diusulkan Rp2.623.580.000.000, dan seluruhnya disetujui dan segera di realisasikan. (wan/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here