Home | Pemulihan Pascabencana Sulteng Butuh Waktu Tiga Tahun

Pemulihan Pascabencana Sulteng Butuh Waktu Tiga Tahun

PALU, beritapalu | Ketua Tim Penyusun Rencana Induk Sulawesi Tengah, Suprayoga Hadi, memperkirakan masa pemulihan pascabencana Sulteng membutuhkan waktu tiga tahun.

 

Jalan aspal yang retak dan amblas akibat likuifaksi atau pencairan dan pergeseran tanah diKelurahan Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia, Rabu (17/10/2018). Likuifaksi yang dipicu oleh gempa bermagnitude 7,4 Scala Richter pada 28 September 2018 itu menewaskan lebih dari 2.000 orang, 1.000 orang hilang, 3.000 orang terluka, memporak-porandakan lebih dari 65.000 rumah, dan lebih dari 75.000 orang mengungsi. (bmzIMAGES/Basri Marzuki)

“Kalau huntap bisa selesai dua tahun. Tapi untuk pemulihan ekonomi yang membutuhkan waktu,” kata Suprayoga usai dialog publik Rencana Aksi Daerah untuk Rehabilitasi dan Rekontruksi Sulteng, Selasa (22 Januari 2019).

Menurut dia, untuk mempercepat pemulihan pascabencana itu, nantinya Pemprov Sulteng harus membentuk lembaga sementara (adhoc) yang berisi tim asistensi dari pemerintah pusat. Lembaga ini sebagai jembatan untuk memudahkan kordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Lembaga adhoc itu bisa melekat langsung pada kantor gubernur atau pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Pejabat yang mengisi lembaga adhoc itu akan ditentukan oleh gubernur.

Selain itu, pemerintah pusat saat ini telah mengaktifkan kembali Dana Perwalian untuk Pemulihan Bencana yang pernah dibentuk pada 2010. Dana Perwalian itu untuk menghimpun dan menyalurkan dana-dana hibah dari pemerintah asing ke daerah yang terdampak bencana.

Saat ini Dana Perwalian berada di bawah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pengelolaannya dibantu oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pembangunan (UNDP).

Menurut Suprayoga, saat ini Dana Perwalian menerima hibah dari Jerman sebesar US$ 28 juta atau setara hampir Rp400 miliar. Selain Jerman, Pemerintah Indonesia juga sedang menjajaki bantuan ke Swiss dan Selandia Baru.

“Penyaluran dana hibah asing itu menyesuaikan usulan daerah untuk rehabilitasi dan rekontruksi,” kata Suprayoga yang juga Perencana Ahli Madya, Kedeputian Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

Suprayoga menekankan, penangungjawab utama masa pemulihan pascabencana Sulteng berada di tangan gubernur. Sebab bencana Sulteng bukan kategori bencana nasional, melainkan bencana daerah.

Gubernur yang akan mengkonsolidasikan kebutuhan empat pemerintah daerah terdampak (Kota Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong) dengan pemerintah pusat.

“Gubernur punya peran yang vital dalam penanganan pascabencana ini,” kata Ketua I Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) ini.[KabarSultengBangkit/Firmansyah]

beritapalu.com | Portal berita online, mengabarkan Palu - Sulawesi Tengah dan sekitarnya...