Pengungsi Balaroa Unjuk Rasa, Maunya Langsung Huntap

0
274

PALU, beritapalu | Sejumlah pengungsi asal Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, berunjuk rasa ke kantor pemerintah daerah. Mereka menuntut percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi mereka yang menjadi korban bencana gempa bumi dan likuefaksi.

Pengungsi korban likuifaksi Balaroa berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Palu, Senin (14/1/2019). (Foto: Pataruddin)

Mereka menggelar unjuk rasa ke gedung DPRD Kota Palu, Pemkot Palu, Gubernur Sulawesi Tengah serta DPRD Sulawesi Tengah, Senin pagi, 14 Januari 2019. Massa berorasi dan membentangkan spanduk “Huntara No, Huntap Yess”.

Mereka menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah, antara lain menolak direlokasi ke wilayah lain, menolak hunian sementara (huntara) dan menuntut percepatan pembangunan hunian tetap (huntap).

Sekretaris Forum Korban Likuefaksi Balaroa, Agus Manggona, mengatakan, mereka menolak huntara karena sudah tiga bulan hidup di tenda pengungsian. “Sudah tiga bulan kami sama sekali belum mendapat huntara, sehingga kami minta lebih baik langsung disiapkan huntap untuk kami tinggal,” kata Agus dalam orasinya.

Di gedung pemkot, perwakilan pengungsi Balaroa ditemui Sekretaris Kota Palu, Asri serta beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Ketua Forum Korban Likuefaksi Balaroa, Abdurahman Kasim, mengatakan, anggaran huntara lebih baik diberikan secara tunai kepada korban likuefaksi termasuk memberikan ganti rugi atas hak keperdataan warga yang hilang karena bencana.

Selain menuntut soal huntap, warga juga menuntut agar distribusi logistik tepat sesuai data. “Kami juga meminta agar pemerintah segera mencairkan dana santunan kematian kepada ahli warisnya,” kata Abdurahman.

Sekretaris Kota Palu, Asri, mengatakan akan menindaklanjuti tuntutan warga sesuai dengan kewenangan pemerintah kota. Sebab dalam penanganan bencana di Sulawesi Tengah, juga ada kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

“Kalau itu merupakan kewenangan pemerintah Kota, maka akan segera ditindaklanjuti melalui persetujuan DPRD untuk direalisasikan,” kata Asri.

Terkait pendataan, Asri menjelaskan, bagi korban yang datanya belum masuk, bisa diakomodasi dalam tahap berikutnya. “Hingga hari ini belum ada data yang benar-benar final sehingga keputusan yang diambil pun secara bertahap,” kata dia.

Sementara itu Kepala Dinas Bina Marga Kota Palu Iskandar Arsyad, mengatakan, percepatan pembangunan hunian tetap bisa dilakukan asalkan ada tandatangan warga sebagai penguat. “Tapi soal dana kompensasi itu, merupakan kewenangan pemerintah pusat,” katanya.

Iskandar menjelaskan, alternatif lokasi untuk huntap di lahan seluas empat hektar di Sport Center diperkirakan hanya bisa menampung 200 keluarga. Sedangkan korban terdampak mencapai 2.000-an jiwa.

“Jadi areal itu hanya mampu sekitar 15 sampai 20 persen saja,” kata Iskandar.

Ketua Panitia Khusus (pansus) Pasigala, Yahdi Basma, mendukung tuntutan pengungsi Balaroa. Menurut dia, anggaran untuk huntara lebih baik diberikan sebagai modal usaha bagi pengungsi. Apalagi dari target 1.200 unit huntara yang akan dibangun pemerintah ternyata yang selesai kurang dari 400 unit,” katanya.

“Lebih baik uang negara itu dikompensasi menjadi cash-work bagi Pengungsi secara prioritas berdasar korban terdampak”, demikian kata Yahdi Basma di depan massa. [KabarSultengBangkit]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here