Penanggulangan Bencana Harus Berperspektif HAM

0
143

PALU, beritapalu | Penanggulangan bencana di Sulawesi Tengah harus berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Demikian kesimpulan yang tercetus dari pertemuan Pansus Pasigala DPRD Sulteng dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)di Palu, Jumat (28 Desember 2018).

Suasana pertemuan Pansus Pasigala DPRD Sulteng dengan Komnas HAM di Palu, Jumat (28/12/2018). (Foto: DPRD Sulteng)

Selain dihadiri Ketua Pansus Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 28 September 2018 Sulteng (Pansus Pasigala) Yahdi Basma dan Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik, dalam pertemuan di Ruang Baruga DPRD Sulteng itu juga hadir sejumlah lembaga non pemerintah dan Pegiat HAM di Sulteng.

Berbagai pandangan berkisar potret penanggulangan bencana di Pasigala terurai dalam pertemuan yang dipimpin langsung Yahdi Basma itu. Sebelumnya, Ketua Pansus mengungkap kondisi aktual pengawasan kinerja penanggulangan bencana di Sulteng.

“Temuan lapangan soal sulitnya pemenuhan air bersih di hampir semua shelter, Huntara kejar tayang yang potensial koruptif, MCK tak ramah perempuan dan kelompok difabel, ancaman penyakit serta potensi rawan sosial lainnya, adalah kenyataan yg ada hari ini selang tiga bulan pascabencana”, kata Yahdi.

Khadafi dari Lembaga Bina Desa menyebutkan, fakta sulitnya identifikasi dan data juga disebut sebagai potret carut-marutnya pelaksanaan penanggulangan bencana di Sulteng.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menegaskan, belajar dari pengalaman pola penanggulangan bencana tsunami Aceh 2004, maka baiknya Pansus Pasigala ini diarahkan menjadi rumah konsolidasi, agar ada kanal yg tersedia dalam mempertemukan persepsi negara dan korban.

Yahdi menyatakan, usulan Komnas HAM itu positif dan patut dipraktikkan sembari menyiapkan schedul kerja Pansus yang akan digeber per Januari 2019.

“Tapi baiknya pak Ketua Komnas HAM juga bisa memastikan bahwa dari fakta itu menampilkan kenyataan minimnya intervensi negara dalam berbagai tahapan dan proses penanggulangan. Di suatu problem korban dimana negara tidak hadir,” kata Yahdi.

Sesungguhnya katanya,  itu dapat dikategorikan terjadi atau minimal berpotensi terjadi pelanggaran HAM”,  sambungnya.

Oleh karena itulah, maka proses penyelenggaraan penanggulangan bencana di Sulteng, harus tetap dalam perspektif pemenuhan HAM, sebut Yahdi. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here