Meretas Akar Intoleransi

0
314

Oleh : Azman Asgar

Asman Asgar

Intoleransi masih menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan bangsa dalam menata peradaban yang lebih manusiawi di masa akan datang, tumpukan kasus dan riset terkait hasil riset yang menunjukan intoleransi kian merebak di negeri ini. Yang paling bermasalah dari perilaku intoleransi ini adalah karena tindakan-tindakan tersebut langsung menyasar fondasi berbangsa dan bernegara yakni konstitusi. Harus disadari bahwa intoleransi merupakan sikap yang menentang atau menghambat pemenuhan hak-hak kewarganegaraan, intoleransi merupakan pengkhianatan terhadap konsesus yang telah kita sepakati bersama.

Apa sebenarnya intoleransi itu ?

Sebelum kita meretas akar intoleransi itu, ada baiknya kita memahami dahulu apa intoleransi itu, agar ia (intoleransi) bisa menjadi common enemy bagi mereka yang paling getol teriak Pancasilais dan toleran.

Intoleransi memiliki beragam definisi bahkan begitu cair pendefinisiannya. Declaration on the Elimination of All forms of intolerance and of Discrimination Based on Religion or belief bahkan tidak membedakan dengan tegas pengertian intoleransi dan diskriminasi. Dua istilah tersebut dimaknai seperti satu tarikan nafas, yakni, “setiap pembedaan, pengabaian, larangan, atau pengutamaan yang berdasar pada agama atau kepercayaan yang tujuannya mengurangi bahkan meniadakan pengakuan,penikmatan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar kesetaraan. [Baca : Intoleransi]

Yang sedikit tegas dalam membedakan intoleransi dan diskriminasi adalah Dewan Eropa (Council of Europa), menurut organisasi hak asasi manusia terkemuka di Eropa itu, intoleransi merupakan kurangnya rasa hormat terhadap selain praktik atau keyakinan sendiri. Tindakan ini meliputi penolakan terhadap orang-orang yang dianggap berbeda, misalnya anggota selain kelompok kita, atau orang-orang yang berbeda orientasi politik dan seksual. Intoleransi dapat terwujud dalam bentuk tindakan mulai dari penghindaran melalui pidato kebencian hingga kekerasan fisik bahkan pembunuhan.

Kalau merujuk pada definisi di atas maka intoleransi tampak dilihat sebagai tindakan awal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Intoleransi ditetaskan dari sikap untuk tidak mengakui hak-hak fundamental orang lain untuk memiliki dan mengekspresikan apa yang menjadi keyakinannya. Lebih jauh lagi, penulis justru mengartikulasikan intoleransi tidak hanya dikunci pada ketidak sukaan terhadap keyakinan tertentu (Agama) tapi juga ke soal perbedaan sudut pandang (ideologi). selama ia bisa diuji secara empirik,ilmiah serta tidak menimbulkan perpecahan, maka perbedaan sudut pandang (Ideologi) itu juga harus mendapat perlindungan dari Negara.

Jika melihat data yang disajikan oleh Wahid Institut (WI) bekerja sama dengan Lembaga survey Indonesia (LSI) pada Tahun 2016 sangat memprihatinkan apa yang di rilis kedua lembaga survey kredibel tersebut. Dari total 1.520 responden sebanyak 59,9 persen memiliki kelompok yang di benci. Kelompok yang di benci meliputi mereka yang berlatarbelakang agama nonmuslim,kelompok tionghoa dan lainnya, parahnya sebanyak 82,4 persennya tak rela bertetangga dengan mereka yang dibenci karena dianggap berbeda. (Kompas; 2016)

Tak ada alasan lagi kita menganggap intoleransi itu merupakan hal yang biasa terjadi ditengah-tengah masyarakat, intoleransi salah satu ancaman paling serius bagi kemajemukan kita,ancaman serius bagi nasionalisme yang sering kita sanjung. Contoh paling kongkret adalah peristiwa di Jogjakarta baru-baru ini, tempat yang mendapat penobatan kota pendidikan tapi justru memperlihatkan hal yang sebaliknya, olehnya Meretas akar intoleransi harus menjadi premis bagi kita semua dalam menyelesaikan persoalan intoleransi di negeri ini.

Bagaimana meretas akar intoleransi?

Suguhan mengenai metode penyelesaian intoleransi dari berbagai macam instrumen pemerintah maupun non pemerintah di urai sedemikian rupa, baik yang berlandaskan kajian moralitas, kultur social budaya, dsb. Tetapi semakin kesini tindakan intoleransi justru semakin digemari oleh masyarakat kita, itu artinya masih ada yang keliru dari cara kita menyelesaikan persoalan intoleransi tersebut.

Ibarat sebuah pohon, kita terus-terusan memangkas setiap ranting jika dianggap mengganggu, sedangkan akarnya dibiarkan begitu saja. Padahal yang kita inginkan pohon tersebut tidak tumbuh lagi” kurang lebih seperti itulah metafor Negara ini menyelesaikan intoleransi.

Tulisan ini bukan hendak menyalahkan metode penyelesaian intoleransi yang kita derita, tapi lebih menyempurnakan penyelesaian itu sendiri.

Hemat penulis, intoleransi tidak bisa diselesaikan hanya lewat pidato atau dakwah soal moral semata, apalagi dimutasikan menjadi persoalan kultur budaya,maupun dialog lintas keimanan, menurut penulis justru kontradiktif, tak jarang yang sering melakukan tindakan intoleran justru mereka yang dianggap baik moralnya, hal kontradiktif lainya bukankah Pancasila itu disusun dari berbagai macam pemikiran yang berbeda, keyakinan yang berbeda pula, metode ini justru terbantahkan dengan sendirinya.

Penulis lebih mengutamakan pendekatan ekonomi politik, Demokratisasi dan supremasi hukum.

Pertama; Secara ekonomi politik, system ekonomi neoliberal yang kapitalistik akan menghendaki setiap individu untuk berkompetisi sebebas-bebasnya, tanpa sedikitpun ada peran Negara di dalamnya. kalaupun ada, Negara hanya sekedar onderdil modal. Dari keberlangsungan system ekonomi ini akan melahirkan ketakutan kolektif di tengah-tengah masyarakat kita, ketakutan atas ketidak pastian masa depan yang lebih baik, ketakuatan atas minimnya SDM dalam berkompetisi,dan berbagai ketakutan lainnya. Buah dari ketakutan dan ketidak pastian itu memunculkan ketidak puasan, memunculkan ketidak sukaan, memunculkan kebencian diantara mereka. Satu-satunya cara yang mereka lakukan dalam menghadapi ketakuatan dan ketidakpastiaan itu justru dengan cara mengorganisir mereka yang punya kesamaan identitas. Ini dianggap paling bisa menjawab ketakuatan itu. Ketika kesenjangan social meningkat, angka pengangguaran tinggi, setiap kelompok yang tidak mendapatkan keadilan menjadikan identitas tertentu sebagai penyebab ketimpangan social yang ada. Tak heran atas alasan agama,suku,etnis, kelompok tertentu menyerang kelompok lainnya, disinilah awal intoleransi itu muncul dan berujung perpecahan.

Corak produksi ekonomi seperti ini harus diubah menjadi corak ekonomi yang tolong menolong, corak ekonomi yang gotong-royong, disusun atas dasar kekeluargaan tidak menindas manusia maupun kelompok lainnya, sehingga intoleransi bisa diakhiri. Peta jalannya sudah ditunjukan dalam Pasal 33 UUD Tahun 1945, itulah tujuan dari Pancasila dirumuskan.

Kedua ; Demokratisasi, dalam artian Demokrasi tidak dipandang hanya sebatas mayoritas dan minoritas saja, lebih manusiawi dari itu semua bahwa Demokrasi itu mengandung pemenuhan hak-hak dasar bagi setiap warga Negara. Negara harus menjamin itu semua, tidak cukup jika demokrasi diartikulasikan hanya dalam bentuk pemilu, setiap orang atau kelompok dijamin kebebasan berkeyakinan,kebebasan berfikir sehingga jangan lagi ada pengrusakan symbol agama tertentu, tak adalagi pembubaran diskusi-diskusi ilmiah,pelarangan organisasi di internal kampus. Itu semua merupakan tindakan intoleran yang kadang dilakukan oleh Negara dan aparatusnya.

Ketiga ; Supremasi hukum, persoalan intoleransi tidak lagi dijerumuskan dalam persoalan regulasi, tapi lebih kesoal sejauh mana keberanian dan komitmen pemerintah di bidang penegakan hukum (law enforcement), dalam banyak kasus terkadang  pemerintah justru tunduk dengan “nalar mayoritas” seolah-olah tidak berani bersikap tegas kepada mereka yang terang-terangan melakukan tindakan intoleran. Bagaimanapun hukum harus berdiri di atas azas keadilan bukan di bawah tekanan mayoritas, jika ketiga pendekatan yang penulis coba tawarkan tidak dikerjakan secara sungguh-sungguh, ibu pertiwi dianggap Negara gagal (failure state) dalam merawat toleransi.

Penulis adalah Kordinator Posko Menangkan Pancasila Prov. Sulteng dan Kabid Pendidikan SAPMA PP Sulteng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here