Masa Transisi Darurat Pasigala Diperpanjang

0
242

PALU, beritapalu | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperpanjang masa transisi darurat selama 60 hari dari 25 Desember 2018 menjadi 23 Februari 2019. Ini adalah perpanjangan kedua yang dilakukan pemerintah.

Donggala, Indonesia, December 21, 2018: A child raises rice distributed by volunteers outside a tent in the refugee camp of Toaya Vunta Village, Donggala, Central Sulawesi, Indonesia, Friday (December 21, 2018). After entering a period of recovery, refugees with a total of 120 heads of household in the area began to lack food due to the reduction in aid and in the meantime, refugees had lost their jobs due to the earthquake and tsunami that hit their settlements on 28 September 2018.(Foto: bmzIMAGES/Basri Marzuki)

Sebelumnya, masa transisi darurat diperpanjang dari 26 Oktober 2018 hingga 25 Desember 2018.

Hal itu diputuskan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola dalam Rapat Koordinasi Forkompinda bersama BNPB, PUPR, Pemkab Donggala dan Pemkab Sigi, Jumat siang, 21 Desember di ruang kerja Gubernur.

Keputusan memperpanjang masa transisi darurat setelah mendengarkan masing-masing stakeholder dan perkembangan di lapangan.

“Sejumlah stakeholder seperti para bupati dan BNPB meminta perpanjangan karena masih banyak hal yang harus dibenahi,” kata Longki Djanggola, Jumat.

Dalam rapat itu juga, Longki Djanggola meminta kepada bupati Donggala, Sigi dan Walikota Palu untuk segera menyelesaikan pendataan sebelum akhir bulan Desember disertai SK Bupati/Walikota.

Data tersebut penting sebagai acuan untuk menyalurkan bantuan, dana stimulan, santunan, pembagian huntara serta hunian tetap.

Data itu meliputi jumlah korban jiwa, korban luka, jumlah pengungsi, kebutuhan huntara, dan kondisi pengungsi saat ini.

Data-data korban dan pengungsi harus lengkap dengan nama dan alamat, agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.

“Saya minta bulan ini sudah selesai. Karena data tersebut akan direkap dan dilaporkan kepada Presiden,” kata Longki.

Ketua Satuan Tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana Sulteng, Arie Setiadi, mengatakan, pihaknya mengharapkan perpanjangan masa transisi darurat karena pembangunan huntara belum tuntas.

Saat ini, Kementerian PUPR baru menyelesaikan 110 unit dari target 1.200 unit. “Sementara 220 unit huntara di Palu, 193 unit di Sigi dan 140 unit di Kabupaten Donggala masih proses,” kata Arie, sebagaimana siaran pers dari Humas Pemprov Sulteng.

Perpanjangan transisi darurat juga diminta oleh Kepala Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tengah Ridwan Mulu, Kepala Dinas Binamarga dan Tata Ruang Syaifullah Djafar, dan juga Deputi Logistik BNPB Rudi Phadmanto.

Perpanjangan transisi darurat itu bertujuan, untuk mempermudah akses distribusi bantuan terhadap pemulihan dampak bencana. (KabarSultengBangkit/Pataruddin)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here