Ini Rekomendari dari Konferensi Perempuan Timur 2018

0
107

KUPANG, beritapalu | Konferensi Perempuan Timur KPT) 2018 yang digelar 10– 11 Desember 2018 di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menghasilkan lima rekomendasi bagi pemerintah.

Pembacaan 5 rekomendasi perempuan pada Konferensi Perempuan Timur 2018 di Kupang, NTT, Selasa (11/12/2018). Rekomendasi ini diharapkan mengakselerasi penghentian kekerasan terhadap perempuan, penghentian perkawinan anak, peningkatan partisipasi politik perempuan, serta pelibatan perempuan marginal dalam pembangunan. (Foto: Mampu)

Rekomendasi ini diharapkan mengakselerasi penghentian kekerasan terhadap perempuan, penghentian perkawinan anak, peningkatan partisipasi politik perempuan, serta pelibatan perempuan marginal dalam pembangunan.

Dalam pidato penutupan KPT2018 Komisioner Komnas Perempuan Masruchah mengatakan, lima  rekomendasi itu lahir dari persoalan dan pengalaman yang dialami perempuan di wilayah Timur Indonesia.

Rekomendasi itu memuat upaya perlindungan, pemulihan dan akses keadilan bagi korban kekerasan mencerminkan adanya relasi yang baik antara negara dan masyarakat sipil.

Rekomendasi pertama, mendorong pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan memastikan pemidanaan perkawinan anak, perdagangan perempuan, perbudakkan seksual dan eksploitasi seksual dan dukungan untuk lembaga layanan.

Kedua, mendorong terlaksananya moratorium dan memperkuat kapasitas pelayanan, advokasi, pemberdayaan bagi korban dalam rangka menyelesaikan masalah perdagangan orang (perempuan).

Rekomendasi ketiga, mendorong Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan dan Pelarangan perkawinan anak yang memasukkan perubahan tentang pengasuhan orang tua dan penguatan ekonomi dan keluarga.

Kelima, memastikan adanya pemulihan bagi korban dan keterpaduan layanan yang diberikan oleh P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) di daerah terpencil, kepulauan dan perbatasan melalui SPPT PKKTP (Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan).

Dan kelima, memperkuat kebijakan pemerintah bagi kelompok marginal untuk terlibat dalam pembangunan desa terutama dalam perencanaan dan anggaran (Desa) Pembahasan beragam permasalahan terkait isu kekerasan yang terjadi di Indonesia Timur ini dirangkum dan disusun sebagai rekomendasi bagi berbagai pihak, khususnya Pemerintah Indonesia untuk pemenuhan hak perempuan korban kekerasan.

“Kami mengapresiasi kehadiran para perempuan perwakilan dari 12 Provinsi di kawasan Indonesia Timur, yang sudah partisipasi aktif membagikan pengalaman, gagasan serta prakarsa yang sudah atau ingin mereka lakukan untuk memastikan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan di wilayah Timur Indonesia. Semangatnya luar biasa!” ujar Maria, Filiana Tahu, Ketua Panitia Bersama KPT2018.

KPT2018 itu dihadiri oleh lebih dari 500 peserta dari 12 Provinsi di kawasan Indonesia Timur, yaitu NTT, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dan pemerintah daerah. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here