Dinilai Ilegal, Jatam Sulteng Ultimatum PT. PTI

0
363

PALU, beritapalu | Jatam Sulteng melayangkan ultimatum ke PT. Prima Tambang Indonesia (PTI) yang beroperasi di Desa Ogo Taring, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli. Ultimatum itu terkait dengan dugaan operasi yang dilakukan secara illegal.

Ilustrasi – Aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulawesi Tengah melakukan aksi teaterikal ketika berunjuk rasa di depan Kantor ESDM Sulteng di Palu, Kamis (9/2/2017). (Foto: bmzIMAGES/Basri Marzuki)

Dalam rilisnya yang disampaikan ke redaksi beritapalu.com, Jatam Sulteng melalui Eksekutif Kampanye dan Advokasi, Moh Taufik mengungkapkan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi Nomor 13 Tahun 2012 yang di kantongi oleh PT. PTI seluas 4. 788 Ha dengan komoditas emas  hanya berlaku selama tiga tahun sampai dengan 2015.

“Sehingga kami menggap aktivitas eksplorasi yang dilakukan sampai dengan hari ini, patut keras di duga adalah sebagai tindakan ilegal, karena tidak mengantongi izin apapun dari instansi  terkait  yang mengatur soal pertambangan setelah berahirnya izin usaha pertambangan tahap  eksplorasi di tahun 2015, dan pihak perusahaan juga tidak pernah melakukan perpanjangan izin atau peningkatan tahapan izin  dari eskplorasi ke izin oeprasi produksi,” sebut Taufik.

Diungkapkannya, aktivitas eksplorasi perusahaan tersebut juga diduga masuk dalam kawasan hutan lindung dan menajdi salah satu tindak pidana kehutanan.

“Data yang yang kami miliki, perusahaan tambang yang mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( IPPKH ) dari kementerian kehutanan untuk tahapan IUP ekplorasi hanya ada dua perusahaan tambang  yakni PT. Bumi Cerah Cemerlang di Kabupaten Parigi mautong dan PT. Replika Citra Adhigraha  yang juga berada di kabupaten Parigi Moutong,” bebernya.

Sehingga menurut menurutnya, aktivitas  pertambangan ini melanggar Pasal 160 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara ; Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Aktivitas eksplorasi oleh PT. PTI yang diduga masuk dalam kawasan hutan lindung juga melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal  50 Ayat (3) huruf  g ; melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri  dan Pasal 78 ayat (6)  dan Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan denda paling 10(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Ia meminta intansi terkait dan  aparat penegak hukum khusunya Porlres Toltoli untuk segera menghentikan aktivitas  pertambangan yang sedang berlangsung karena telah terjadi  tindak pidana. Juga memeriksa pimpinan perusahaan PT. PTI.

Instansi terkait khusunya Dinas ESDM Sulawesi Tengah juga diminta mencabut Izin PT. PTI atas tindak pidana tersebut. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here