Fraksi Nasdem Desak Gubernur Sulteng Jalankan Inpres No. 8/2018

0
219

PALU, beritapalu | Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulawesi Tengah, Muh. Masykur meminta Gubernur Sulawesi Tengah segera melaksanakan  Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

Ilustrasi pekerja sawit. (Foto: Antara/Basri Marzuki)

“Ada tiga tugas mendesak yang patut disegerakan sebagai jabaran konkrit pelaksanaan Inpres No. 8/2018 tersebut, yakni soal tata kelola,  jaminan perlindungan hukum sebagai bagian dari pemberian kepastian hukum terhadap warga yang menguntungkan penghidupan di areal lingkar raksasa  perkebunan sawit, termasuk kesejahteraan bagi petani kelapa sawit,” kata Masykur, Rabu (26/9/2018).

Dijelaskan, dasar yang melatari keluarnya Inpres tersebut adalah pemenuhan hak ekonomi,  sosial dan budaya sebagai tanggung jawab negara terhada warganya.

“Landasan pokok inilah yang semestinya Gubernur jadikan sebagai pintu masuk untuk mulai menata maraknya investasi sawit di Sulawesi Tengah.  Bukan malah sebaliknya amat care dengan pemodal yang rakus lahan,” tegasnya.

Menurutnya, peduli dengan investor baik, tetapi perlindungan kepada petani juga  sangat dibutuhkan. Karena petani mengahrapkan kenyamanan hidup itu melalui pemerintah.

Masykur mencontohkan, selama ini belum pernah menemukan  ada investasi perkebunan sawit yang tidak terjadi konflik. Pencaplokan tanah, kriminalisasi serta tidak adanya jaminan perlindungan harga tandan buah segar (TBS), seperti terjadi Di kabupaten  Banggai, Morowali Utara, Buol, Toli Toli dan Donggala.

Hal itu menurutnya karena posisi petani cenderung lemah secara politik karena tidak adanya positioning pemerintah daerah untuk petani.

Inpres ini menjadi kekuatan bagi petani kalau pemerintah daerah mampu menerjemahkannya menjadi perangkat hukum untuk mengevaluasi sistem perkebunan dan praktik hubungan Industrial yang berlaku.

Data yang terdaftar di Dinas Perkebunan menyebutkan total luas lahan dari 54 perusahaan  mencapai 713.217 hektare (sumber Antara). “Sehingga sesungguhnya permasalahan sawit tidak hanya sekadar pada peremajaan sawit,” ujar Masykur. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here