Jatam Sulteng Gugat Tiga Perusahaan Tambang

0
147
Salah satu wilayah di Morowali Utara yang terdampak pertambangan tidak ramah lingkungan. (Foto: Jatam Sulteng)

PALU, beritapalu | Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng menggugat tiga perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.

Ketiga perusahaan tambang yang digugat itu masing-masing PT. COR Industri Indonesia, PT. Mulia Pacific resources, dan PT. Itamatra Nusantara. Tak itu saja, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Gubernur Sulteng juga masuk dalam daftar pihak yang digugat.

Gugatan Jatam Sulteng bahkan itu telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Poso dengan Register Perkara Nomor: 77/Pdt.G/2018/PN Pso tanggal 13 September 2018.

Koordinator Eksekutif JATAM Sulteng Syahrudin SH menyatakan, gugatan itu terpaksa dilakukan karena berbagai upaya penyelesaian baik ke pihak pemerintah maupun kepada pihak perusahaan namun tidak mendapat perhatian.

Syahrudin mengungkapkan, Jatam Sulteng melakukan investigasi selama empat bulan di Morowali dan Morowali Utara terkati aktivitas pertambangan dan meenmukan fakta-fakta perubahan bentang alam akibat usaha pertambangan.

Perubahan bentang alam itu terjadi karena proses penambangan yang tidak ramah lingkungan dan menyingkirkan rakyat. Dan menurutnya, itu terjadi secara massif, terutama di wilayah sekitar Teluk Tomori, Morowali Utara.

Fakta-fakta itu antara lain; aktivitas pemurnian PT. COR Industri Indonesia di Dusun Lambolo desa Ganda-Ganda, berbatasan dengan Pesisir Teluk Tomori; aktivitas PT. Itamatra Nusantara dan PT. Mulia Pacific Resources (MPR) yang berbatasan langsung dengan PT. COR Industri Indonesia.

Ditemukan pula fakta adanya aliran sungai yang mengalir ke pesisir Teluk Tomori, dan pada musim hujan sungai tersebut bercampur material tanah yang berakibat pada mendangkalnya pesisir laut, dan kuat dugaan salah satu penyebab adanya pendangkalan karena material lumpur berasal dari aktivitas PT. Itamatra Nusantara dan PT. MPR.

Tak itu saja, PT. COR Industri Indonesia disiynalirnya tidak membuat kolam outlet dan perbaikan terhadap drainase di sekitar kawasan pabrik agar tidak terjadi pedangkalan di pinggir laut. Hal ini katanya diperkuat dengan temuan Dinas Lingkungan Hidup Morowali Utara berdasarkan surat Nomor : 660/74/DLHD/IV/2018 tanggal 11 April 2018 yang pada intinya menyebutkan PT. COR Industri Indonesia tidak membuat kolam outlet dan perbaikan terhadap drainase di sekitar kawasan pabrik agar tidak terjadi pedangkalan di pinggir laut.

“Jatam Sulteng menolak prilaku Investasi yang merugikan rakyat dan lingkungan hidup, Penolakan yang dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral organisasi atas upaya-upaya dehumanisasi dan pengrusakan lingkungan hidup akibat dampak dari Investasi Pertambangan,” tegas Syahrudin.

Dikatakannya, Jatam Sulteng menilai bahwa prilaku investasi yang tidak ramah terhadap manusia dan lingkungan hidup adalah bagian dari prilaku tidak bijak, melanggar hak asasi dan mempertontonkan penyimpangan hukum nasional. Untuk itu Jatam Sulteng bereaksi keras terhadap hal demikian.

Ia meminta kepada menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Gubernur Sulawesi Tengah, agar mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan atau mencabut izin ketiga perusahaan tersebut sebelum melakukan upaya perbaikan lingkungan hidup di sekitar wilayah kerja mereka.

Ia juga meminta agar pemerintah memerintahkan ketiga perusahaan tersebut memperbaiki lingkungan di sekitar wilayah aktivitas mereka seperti sedia kala dan meminta apparat kepolisian mengusut persoalan pertambangan di wilayah tersebut. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here