Bawang Goreng Mbok Sri Dapatkan Sertifikat SNI

0
386

PALU, beritapalu | Usaha bawang goreng Mbok Sri yang berkedudukan di Palu, Sulawesi Tengah mendapatkan pengakuan dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) sebagai produk yang telah berstandar nasional dengan diraihnya sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI).

Kepala Bidang Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi Badan Standar Nasional (BSN) Nurhidayati (kanan) menyerahkan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) kepada pengelola usaha bawang goreng Mbok Sri, Sumarno di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (24/7/2018). (Foto: bmzIMAGES/Basri Marzuki)

Penyerahan sertifikat SNI itu dilakukan oleh Kepala Bidang Pendidikan dan Pemasyarakatan Standarisasi Badan Standar Nasional (BSN), Nurhidayati kepada pengelola usaha bawang goreng Mbok Sri, Sumarno sebelum acara Pengenalan Tanda SNI Produk Pangan di Hotel Mercure Palu, Selasa (24/7/2018).

Penyerahan sertifikat itu disaksikan Kabid Fasilitasi dan Informasi Industri (FII) Dinas Perindag Sulteng, Irwansyah dan Kabid Pengembangan Produk Industri (PPI), Bambang Mustantyo serta sejumlah pelaku industri kecil menengah (IKM).

Sertifikat SNI itu berhasil didapatkan oleh Mbok Sri setelah melalui sejumlah proses pengujian yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk Balai Besar Industri Agro (LSPro-BBIA).

Pengelola Hj Mbok Sri, Sumarno usai menerima sertifikat SNI itu mengatakan, memperoleh sertifikat SNI tidak dengan instan, melainkan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sejumlah dokumen harus disiapkan dan bahkan dalam prosesnya, ia mengaku beberapa kali ditolak karena tidak sesuai dengan permintaan lembaga sertifikasi.

Sumarno mengaku hampir putus asa dalam proses mendapatkan sertifikat SNI itu. Bagaimana tidak katanya, kelengkapan yang dibutuhkan untuk memenuhi standar-standar yang dibutuhkan cukup menguras waktu dan energi.

”Untuk mendapatkan SNI tidak mudah. Saking sulit tantangannya, sempat terbetik dipikiran saya untu mundur saja mendapatkan SNI,” akunya.

Namun, beratnya tantangan dan perasaan hampir putus asa itu selalu teratasi karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Provinsi Sulawesi Tengah selalu saja mengecek dan mempertanyakan progressnya.

“Secara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada Dinas Perindag Sulteng atas binaan dan bimbingan terhadap usaha bawang goreng Mbok Sri, sehingga saya tidak sampai putus di tengah jalan, dan hari ini sertifikat itu benar-benar sudah saya dapatkan,” ujarnya disambut aplaus.

Kepada pelaku IKM yang hadir, Sumarno berpesan, jika ingin mendapatkan Sertifikat Tanda Penggunaan Standar Nasional Indonesia (STP-SNI) agar menyiapkan mental. Tak hanya itu, seluruh dokumen dan kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar dipersiapkan dengan baik.

Sumarno mengungkapkan, rentang waktu yang ia butuhkan hingga bisa mendapatkan sertifikat SNI itu selama tujuh bulan, Proses dimulainya pada September 2017 dan selesai pada April 2018.

”Saya yakin IKM kita pasti bisa mendapatkan SNI. Hanya saja harus siapkan mental. Selain itu siapkan sarana dan prasarana pengolahan produk pangan sesuai standar yang sudah ditentukan,” katanya.

Bukan itu saja, Sumarno mengingatkan para pelaku IKM agar senantiasa mengasah pengetahuannya dalam mengolah produksi pangan, terutama cara penerapan sistem sanitasi di tempat produksi sehingga produknya menjadi higienes.

Dengan diperolehnya sertifikat SNI itu, Sumarno mengaku tingkat kepercayaan masyarakat atas produk bawang gorengnya sangat positif.

“Silakan menilai, mungkin sama-sama produknya, yakni bawang goreng, yang membedakan adalah labelnya yang telah ada tanda atau bersertifikat SNI. Artinya, negara memberi pengakuan terhadap produk yang berlabel SNI itu sebagai produk yang tak hanya aman dikonsumsi tetapi juga seluruh proses produksinya higienes,” tandasnya.

Sementara itu dalam acara Pengenalan Tanda SNI Produk Pangan kepada pelakuIKM, Kepala Bidang Pendidikan dan Pemasyarakatan Standarisasi Badan Standar Nasional (BSN), Nurhidayati menjelaskan, SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang dirumuskan oleh Komite Teknis Perumusan SNI dan ditetapkan oleh BSN.

“Penerapan SNI pada dasarnya bersifat sukarela, namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat  memberlakukan SNI tertentu secara wajib.

Menurutnya, suatu produk yang sudah memenuhi SNI akan diberi Tanda SNI. Apabila SNI untuk produk tertentu telah diwajibkan, produk yang tidak bertanda SNI tidak boleh diedarkan atau diperdagangkan di wilayah RI.  Sedangkan suatu produk  yang berada di luar daftar yang wajib, tanda SNI berfungsi sebagai tanda bahwa produk tersebut memiliki keunggulan (value added),  tapi tidak melarang peredaran produk sejenis yang tidak bertanda SNI.

Di bagian lain, Kabid Fasilitasi dan Informasi Industri (FII) Dinas Perindag Sulteng, Irwansyah menyebutkan, hingga kini setidaknya terdapat 198 item produk yang diberlakukan wajib SNI, enam di antaranya adalah produk pangan.

Produk pangan itu terdiri dari susu bubuk, susu kental manis, air minum embun, mie instan, biskuit, dan minyak goreng sawit. (afd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here