Legislator Sulteng Ini Desak Pemerintah Bangun Pabrik Sawit

0
339

DONGGALA, beritapalu | Anggota DPRD Sulteng Muh. Masykur menyarankan ke Pemerintah Provinsi Sulteng (Pemprov) agar mendorong pelaku usaha membangun pabrik pengolahan sawit di Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala. Hal ini disampaikan Masykur saat berdiskusi bersama dengan warga di Desa Lalundu (2/8/2018).

Anggota DPRD Sulteng Muh Masykur melihat langsung kelapa sawit milik warga di lalundu, Donggala, Kamis (2/8/2018). (Foto: Istimewa)

Masykur mengatakan, sangat disayangkan jika potensi hasil perkebunan yang luar biasa di daerah ini tidak disahuti oleh pengambil kebijakan. Pasalnya, selama ini belum terlihat upaya kongkrit dan menggembirakan dirasakan oleh petani, khususnya perlindungan dan pengelelolaan hasil kebun sawit milik warga.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulteng ini menjelaskan, jika ditelisik Kecamatan Riopakava merupakan salah satu wilayah yang memiliki kekayaan  alam dan hasil pertanian tertinggi di Sulteng, baik dari hasil kebun sawit maupun dari hasil kekayaan alam lainnya.

“Diperkirakan dari hasil penjualan Tandan Buah Sawit (TBS) saja hasilnya bisa mencapai ratusan miliar setiap tahunnya. Bahkan bisa lebih lagi jika ditata dan dikelola baik, tentunya dengan kehadiran negara di sana”.

Menurutnya, pada konteks inilah sejatinya negara melalui pemerintah ambil peran dan tanggungjawab. Sebab, ada kondisi yang “tidak sehat” terjadi dan dialami oleh petani di Riopakava.

Menurut Masykur, terjadi kuasa monopoli pasar di sana. PT Astra grup satu-satunya pemain tunggal pembeli dan pemasok harga TBS dari petani.  Sehingga standar harga dan layanan yang diberikan tidak sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan.

Dari standar harga TBS saja misalnya jauh dibawa daerah lainnya seperti di kalimantan. Jika dibandingkan dengan harga TBS kalimantan selisih sampai Rp. 400 per kilo dengan harga yang ditetapkan oleh anak perusahaan PT. Astra sebesar Rp1.200-an.

Padahal dari aspek kualitas, TBS kita disini lebih baik dibanding di kalimantan.  Sebagimana testimoni salah seorang warga yang pernah melakukan studi banding di kalimantan, jelas Masykur.

Anggota DRPD Wakil Kab. Donggala dan Sigi ini mengingatkan kepada Pemprov agar responsif terhadap penyelesaian soal dan segera melakukan upaya kongkrit.  Sepanjang Pemprov bertindak responsif, saya yakin pelaku usaha ada yang bersedia menyahuti  desakan warga.

Karena pengalaman ditempat lain juga seperti itu dan sukses. Tinggal kuncinya ada di pemerintah, agar selain berefek ke petani juga ke peningkatan  pendapatan daerah, tutup Masykur. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here