Pajak BBM Tak Maksimal, Legislator Ini Duga Distributor dan Pengguna Tak Jujur

0
311

PALU, beritapalu | Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulteng Muh. Masykur menduga, tidak maksimalnya sumber pendapatan daerah dari pajak Bahan Bakar Minyak (BBM) karena ketidakjujuran dari perusahaan distributor dan  perusahaan pengguna akhir dalam menunaikan kewajiban mereka kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Muh. Masykur

Ketidakjujuran yang dimaksud adalah pihak perusahaan tersebut  tidak terbuka dalam melaporkan penggunaan peruntukan BBM yang mereka gunakan, apakah untuk industri,  pertambangan & Kehutanan Perkebunan,  Transportasi & Konstruksi.

“Berdasarkan data yang diperoleh umumnya perusahaan  melaporkan penggunaan BBM hanya pada satu item laporan penggunaan saja. Misalnya pada perusahaan pertambangan dan sawit. Umumnya pihak perusahaan melaporkan  penggunaan bahan bakar untuk kebutuhan industri saja<” sebut Masykur, Sabtu (28/7/2018).

Sementara dalam praktiknya kata Masykur, tidak semata-mata hanya itu. Tetapi juga peruntukan kebutuhan bahan bakar alat berat, transportasi dan lain-lain. Pun demikian dengan perusahaan  lainnya yang beroperasi di wilayah Sulteng.

Akibatnya, praktik tidak jujur seperti ini mengakibatkan pendapatan daerah dari pajak BBM menguap.

“Jika ditaksir, setiap tahunnya pemasukan pajak daerah hilang sekitar Rp60 miliar per tahun lebih atau Rp 30 miliar lebih per semester,” jelas Wakil Rakyat Dapil Donggala-Sigi ini.

Masykur menguraikan, bocornya pendapatan  daerah ini bisa jadi dikarenakan lemahnya daya pressure dan kontrol  pemerintah provinsi terhadap penggunaan BBM Non Subsidi untuk sektor industri, pertambangan,  transportasi,  konstruksi dan sebagainya.

“Padahal Peraturan Gubernur (Pergub)  Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah,  Khusus Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sudah sangat jelas dan wajib dipatuhi serta dijalankan,” tegasnya.

Oleh karenanya Masykur mendesak kepada Pemprov melalui Dinas Pendapatan Daerah untuk proaktif dan memaksimalkan aparaturnya di lapangan, secara terstruktur,  masif,  sistematis untuk melakukan investigasi dan stock opname terhadap agen atau suppliyer, pengguna akhir BBM serta wajib menerbitkan kebijakan bahwa setiap agen atau suppliyer penjual BBM di Sulawesi Tengah harus mempunyai WAPU, dan tegas bahwa bagi yang tidak mempunyai WAPU dilarang melakukan penjualan di wilayah Sulawesi tengah.

“Merujuk ke pengertiannya Wajib Pungut (WAPU) adalah pihak-pihak yang diwajibkan untuk memungut dan menyetor sendiri PPN atau PBBKB atas setiap pembelian atau penerimaan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak”, jelas Masykur.

Masykur berharap hal ini diseriusi oleh Pemprov agar potensi pendapatan daerah bisa dimaksimalkan, sekaligus sebagai wujud penyelamatan hak daerah.

“Sebab, jika pembiaran situasi seperti ini terus menerus dipelihara maka yang rugi adalah daerah dan rakyat Sulteng,” terang Masykur. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here