Tim Pembela Jokowi Sulteng Dideklarasikan

0
91

PALU, beritapalu | Sejumlah advokat di  Palu mendeklarasikan berdirinya Tim Pembela Jokowi (TPJ), Sabtu (21/7/2018). Deklarasi itu dihadiri oleh Koordinator TPJ Pusat Nasaruddin Ibrahim dan relawan Jokowi, Ridha Saleh. Deklarasi dengan ditandai dengan pembacaan komitmen oleh salah seorang deklarator, Ahmar.

Koordinator Tim Pembela Jokowi (TPJ) Nasional Nasaruddin Ibrahim (kanan) menerima naskah deklarasi dari Koordinator TPJ Daerah Sulawesi Tengah Arief Sulaeman (kedua dari kiri) di Palu, Sabtu (21/7/2018) . (Foto: bmzIMAGES/Basri Marzuki)

“Pembentukan kelompok atau Tim Pembela Jokowi ini didasarkan atas keprihatinan terhadap merebaknya upaya dari  berbagai  kelompok maupun individu yangs ecara tidak bertanggungjawab melakukan berbagai tindakan yang sangat tidak terpuji dan tidak beretika dalam menyebarkan informasi dan berita bhong yang merendahkan hak dan martabat Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin bangsa dan pemerintahan,” jelas Nasaruddin Ibrahim dalam sambutannya.

Nasaruddin mengatakan, setidaknya ada empat fokus utama pekerjaan dari pembentukan TPJ, yakni  isu komunisme atau  PKI yang   dikait-kaitkan dengan Jokowi. Lalu, Jokowi sering disebut sebagai antek asing. Demikian pula Jokowi  dituding sebagai  anti ulama, dan pula Jokowi dinilai sebagai  boneka.

“TPJ hadir untuk melwan fitnah, hoax dan pembusukan itu, tentu dalam koridor hukum yang berlaku,” sebutnya.

Puluhan advokat di Sulteng telah  menyatakan diri bergabung dan telah mendeklarasikan diri dalam TPJ Sulawesi Tengah. Arif Sulaeman ditetapkan sebagai Koordinator Daerah TPJ Sulawesi Tengah. Selain itu, beberapa advokat seperti  Ahmar, Julianer Aditia Warman, Moh Rizky, Agung Santoso, Triadi, Nasruddin dan Adi  Prianto menjadi bagian dalam deklarasi tersebut.

Nasaruddin mengungkapkan, TPJ Sulawesi Tengah yang dideklarasikan di Palu adalah wilayah  kelima, dan sejalan dengan waktu akan terus dideklarasikan di daerah lainnya. Hingga saat ini, setidaknya 100-an advokat dari seluruh Indonesia telah bergabung.

“Sejak TPJ ini terbentuk, kita telah melakukan langkah-langkah hukum, kebanyakannya berupa somasi. Jika somasi  tidak ditanggapi, maka tentu saja kita melangkah ke ranah hukum,” sebutnya.

Ia menegaskan, adalah hak setiap warga untuk berbeda dan memilih. Hanya saja menurutnya setiap pilihan harus disertai dengan etika.

“Tidak ada masalah jika punya pilihan lain karena itu adalah hak individu. Tapi jangan sampai melewati batas-batas etika, apalagi sampai memfitnah dan bahkan melecehkan symbol-simbol negara, tentu itu adalah pelanggaran,” tegasnya. (afd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here