Komisi III DPRD Sulteng Uji Publik Perda Centro Gas Sulteng

0
289

PALU, beritapalu | Komisi III DPRD Sulteng melakukan uji publik terkait Peraturan  Daerah (Perda) inisiatif  Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Centro Gas Sulteng. Perusahaan yang dibentuk akan bergerak pada sektor hulu dan hilir sektor migas.

Uji publik Perda Centro Gas oleh Komisi III DPRD Sulteng, Kamis (28/6/2018). (Foto: Istimewa)

“Perda ini juga memberikan kewenangan pada perseroan untuk membentuk anak perushaan yang akan  berpartisipasi dalam penawaran PI 10 persen hulu migas,”ujar Zulfakar Nasir, Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Kamis (28/6/2018).

Menurut Zulfakar, Sulawesi Tengah memiliki potensi minyak dan gas bumi yang cukup besar. Sejak sekarang kata dia kita harus mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan keterlibatan daerah.

“Pendirian Perseroan Centro Gas Sulteng ini penting, agar kita tidak jadi penonton,” ungkap Zulfakar.

Sementara itu, Muh Masykur, Wakil Ketua Komisi III mengungkapkan, proses komunikasi dengan Pemerintah Pusat sudah dilakukan beberapa kali untuk memastikan Pemerintah Sulawesi Tengah terlibat dalam produksi migas. Salah satu syaratnya kata Masykur, harus membangun perusahaan daerah khusus yang bergerak di sektor lapangan usaha minyak dan gas bumi.

“Perda ini juga mengatur mengenai komposisi direksi dan tujuan dibentuknya perseroan terbatas,” sebutnya

Selain itu kata Masykur, tujuan umum dari pembentukan perda ini adalah untuk membentuk perseroan yang mengontrol usaha minyak dan gas bumi sekaligus.

“Hal ini akan memperluas cabang pendapatan asli daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor usaha minyak dan gas bumi,” terang Masykur.

Yang pasti katanya, Perda ini kelak akan menjadi jembatan bagi daerah dan masyarakat Sulteng atas berkah kekayaan  sumberdaya alam Migas di Sulteng.

Akademisi Universitas Tadulako Ahlis Djirimu, menyambut positif rencana pembentukan Perusahaan Daerah khusus migas ini.

“Ini ide yang bagus sekali, sudah lama saya nantikan ini. Gagasan semacam ini sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan daerah dan membangun masa depan Sulteng,” katanya.

Sedangkan Arianto Sangaji, menyebutkan bahwa konsep perusahaan daerah ini juga harus memastikan adanya perlindungan terhadap pekerja.

”Perlu ada klausul yang jelas terkait dengan posisi tenaga kerja, soal upah, keselamatan kerja dan sebagainya,” terangnya. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here