Balai Gakkum Terima Penyerahan Penyidikan Kayu Ilegal dari Bea Cukai

0
145

PALU, beritapalu | Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi dan Kepala PSO Bea Cukai  type B Pantoloan Palu melakukan serah terima penyidikan kayu illegal asal Katim di Palu, Selasa (5/6/2018).

Serah terima penanganan kasus dugaan kayu ilegal dari Kepala Bea Cukai Pantoloan ke Kepala Balai Gakuum LHK Sualwesi di Pantoloan, Selasa (5/6/2018). (Foto:Balai Gakkum LHk Sualwesi)

Serah terima itu dilakukan terkait hasil operasi laut yang dilakukan oleh tim operasi laut BC Ditjen Bea dan Cukai dengan kantor wilayah Bea dan Cukai Sulawesi bagian selatan. Hasil operasi di perairan Mamuju berhasil mengamankan 1 (satu) buah kapal KLM Harapan 8 bermuatan kayu ulin dan meranti asal Kabupaten Kutai Timur Kaltara.

Jumlah kayu yang diduga illegal itu berkisar 50 m3 dengan tujuan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Sulsel dengan pengirim CV. Karya Long Hajiep Utama Manuber Kecamatan Sangkulirang Kutai Timur.

Saat ini barang bukti sedang diamankan di pangkalan Bea Cukai Pantoloan yang sesudah dilakukan peninjauan sekaligus dilakukan kegiatan serah terima penanganan kasus.

Penyerah itudilakukan karena setelah dilakukan penangkapan (penegakan) oleh tim operasi laut Bea Cukai pada 5 Mei lalu dan diadakan pemeriksaan dokumen kapal tidak ditemukan adanya pelanggaran di bidang kepabeanan sehingga kasus tersebut diserahkan ke Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi untuk dilakukan proses penyidikan.

Kepala Balai Gakkum LHK Sulawesi Ir. Muhammad Nur mengapresiasi kerjasama yang dilakukan oleh BC PSO Pantoloan dengan Balai Gakkum KLHK Sulawesi khususnya Seksi Wilayah 2 yang selama 2 tahun sejak berdirinya Balai Gakkum sudah 3 kali dilakukan kerjasama penanganan kasus penyelundupan kayu ulin illegal dari Kaltim ke Sulawesi, dari 2 kasus terdahulu yang diserahkan kepada PPNS Balai Gakkum Sulawesi, kedua kasus tersebut sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menurut Muhammad Nur, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e atau Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 atau Pasal 87 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf k UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here