Tantangan Mewujudkan Kesejahteraan Petani di Kabupaten Buol

0
86

Oleh: Muh. Ikbal A. Ibrahim

M. Ikbal Ibrahim

DALAM setiap kontestasi politik, sektor yang mewakili mayoritas rakyat selalu menjadi incaran utama komodifikasi politik. Di Indonesia, segmen mayoritas yang selalu di incar untuk dijadikan komoditas politik adalah petani. Setiap kontestan akan mem-branding diri adalah wakil dari sector petani, atau paling tidak program dan tindakanya berpihak pada petani.

Dianamika Sektor Pertanian Kabupaten Buol

Hampir 2/3 masyarakat Kabupaten Buol hidup di sector pertanian dan perkebunan. Jenis komoditasnya bermacam-macam, seperti padi, coklat, cengkeh, rica dan juga jagung. Akhir-akhir ini geliat antusias petani untuk menanam jagung meningkat drastic, hampir setiap petani yang tersebar disetiap Kecamatan di Kabupaten Buol beralih menjadi petani Jagung.

Dalam kurun satu dekade terakhir, sector Pertanian di Kabupaten Buol memang mengalami pasang surut. Sekitar tahun 2000-an petani di Kabupaten Buol belumlah berkembang seperti sekrang ini. Terdapat berbagai alasan yang mandasarinya, yakni tidak seragamnya jenis komoditas yang di Tanami, juga proteksi pemerintah atas sarana dan prasarana serta kepastian pasar yang tidak menjamin peningkatan produktiftas.

Dalam beberapa kasus terdapat kelompok petani yang cukup sejahtera, namun hanya petani yang bergerak di sector sawah dan komoditas pekebunan seperti coklat dan cengkeh. Hal inipun sebagian besar petani yang di kategorikan sejahtera adalah masyarakat pendatang yang memang secara kultur bertani sangat kontras dengan kultur bertani masyarakat Buol. Factor-faktor yang melatar belakanginya selain kultur budaya juga berkaitan dengan luasan lahan, modal, sarana prasarana pertanian seperti pupuk dan alat pertanian modern, juga relasi pasar yang minim.

Tentu dampak dari situasi diatas berpengaruh terhadap tingkat kehidupan petani di Kabupaten Buol yang cenderung tidak menjadikan pekerjaan bertani sebagai sandaran untuk keberlangsungan hidup. Pada akhirnya di Kabupaten Buol kita menemukan situasi dimana petani juga merangkap sebagai nelayan, penambang, atau bahkan juga tukang ataupun berprofesi lain. Tidak tersedianya Jaminan hidup layak sebagai petani membuat banyak petani yang merangkap pekerjaan lainya diluar akitifitas bertani itu sendiri.

Program pemerintah memang sudah cukup maksimal, hanya saja masih terbatas atau di kungkung oleh sekat birokratisme. Program yang baik dan progresif, jika menghilangkan inisiatif rakyat juga mustahil dapat mensejahterakan. Sebab, sejahtera itu bukan di pasok dari atas, sejahtera itu adalah pemerintah memfasilitasi, sedangkan rakyat yang menjadi tuas utama kebijakan, rakyat yang memuswarakanya, menyusunya, dan memngawal sampai pada pelaksanaanya. Bukan semata rakyat menerima dengan tangan terbuka  dan pemerintah merasa superior sebagai pahlawan kebijakan atas rakyat.

Langkah Konkrit Menuju Kesejahteraan Petani

Mewujudkan kesejahteraan petani memang membutuhkan agenda sistematis dan partisipatif. Harus ada perombakan secara total maendseat pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan kebijakanya. Sebab, pemerintah bukanlah pahlawan kesejahteraan, pemerintah adalah mediator atau fasilitator dari kekuasaan yang di tujukan untuk mensejahterakan rakyat.

Ada beberapa aspek penting yang mesti di benahi dalam tata kelola kebijakan agar dapat berkonsekuensi pada kesejahteraan rakyat khusunya petani. Hal-hal tersebut antara lain:

Pertama, Mengubah maendseat pemerintah dan aparatur birokrasinya dalam tata cara mengelola kebijakan. Pemerintah mesti menghilangkan penyakit birokratisme, merasa bahwa pemerintah tahu segalanya, kebenaran hanya pada pemerintah, yang paling tahu kebutuhan rakyat hanya pemerintah. Maendseat ini mesti di rubah, tidak ada yang lebih tahu apa yang di butuhkan, apa yang dapat mensejahterakan, dan problem dan solusi apa selain petani itu sendiri.

Oleh sebab itu, musrembang tidak boleh hanya semata kegiatan seremonial belaka. Tidak hanya semata formalitas birokrasi agar dapat dilaksanakan setiap tahun. Yang terpenting dari musrembang adalah melahirkan inisiatif rakyat agar ikut serta dalam perencanaan pembangunan. Menyusun, mengusulkan, mengawal dan memastikan pelaksanaan haruslah mengikut sertakan rakyat atau petani dalam realisasinya.

Kedua, mengubah watak “rezim pembangunan”. Memang budaya politik orde baru masih belum hilang sama sekali. Sisa-sisanya masih sangat terasa, dinasti politik dan perangkat gagasanya selama 32 tahun masih sangat susah untuk di hilangkan. Sampai saat ini ukuran daerah yang sejahterah adalah banyaknya bangunan fisik, gedung-gedung yang menjulang, padahal aspek penting yang sering terlewatkan adalah taraf hidup rakyat dan tingkat kesenjangan.

Penulis tidak hendak mengatakan bahwa pembangunan fasilitas fisik itu tak perlu, namun mesti di letakan hal tersebut hanya semata penunjang, bukan syarat utama. Sebab syarat utama peningkatan kesejahteraan rakyat ada pada sector rill ekonominya. Sector dimana produksi menjadi indikatornya. Jika dalam bidang pertanian maka sector rillnya adalah kegiatan menanam, merawat, memupuk, dan memanenen. Sarana dan prasarana infra struktur juga perlu semisal irigasi, penjemuran dll, namun hal itu hanya aspek pendukung.

Kebijakan yang seharusnya dan mesti dilakukan adalah focus pada pemberdayaan petani. Saat ini program P3K dan Taura sudah cukup progresif hanya masih sangat birokratis dalam penerapanya. Petani sama sekali tidak berperan aktif dalam memahami kebijakan tersebut. Penyuluh mengambil peran vital namun bukan pada merubah pola bertani justru lebih pada aspek tekhnis yang normatif.

Dalam sector pertanian, petani mesti mewadahi dan mengubah kesadaranya perlahan-lahan bahwa untuk sejahtera tak cukup semata bantuan an sich, namun lebih jauh dari itu adalah memiliki maendseat kemandirian ekonomi dan berpartisipasi dalam penentuan kebijakan di sector pertanian. Dinas pertanianpun masih sangat njelimet dan prosedural dalam mewadahi dan menyalurkan kebutuhan petani. Masih ada skema profit yang di utamakan baru pelayanan.

Ketiga, peran organisasi petani. Organisasi petani ini haruslah wadah luas yang tidak semata rposedural seperti kelompok petani ala pemerintah. Mesti ada pemberdayaan, pendidikan dan inisiatif perjuangan didalamnya. Organisasi adalah alat perjuangan yang sifatnya control, kritis, dan mandiri. Bukan kelompok bantuan yang sifatnya pasif. Mesti ada organisasi petani yang meluas dan terorganisir dengan baik.

Keempat, Industrialisasi pertanian. Daerah atau Negara yang maju adalah yang ekonominya terindustrialisasi, tidak semata bersandar pada pola ekonomi konvensional.  Mesti ada upaya menggenjot produktiftas petani, namun juga memastikan bahwa produktiftas petani di olah dan di jadikan produk jadi di dalam daerah. Sebab jika kita hanya daerah penghasil bahan mentah pertanian maka capital out flow hanya mengalir kedaerah-daerah seperti Jawa dan lain-lain.

Selain itu juga upaya memasalkan mekanisasi pertanian. Saat ini alat-alat pertanian modern hanya tersentral pada dinas pertanian itu sendiri yang belum bisa mengakomodir seluruh petani se Kabupaten Buol. Olehnya pemerintah harus berusaha memasalkan alat-alat pertanian modern. Mekanisasi pertanian akan meningkatkan produktifitas petani itu sendiri dibanding alat-alat tradisional.

*) Penulis adalah Ketua Langkah Tani Buol

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here