Anggota DPR RI Ini Kaget Pembebasan Lahan Program Normalisasi Sungai Karaupa Belum Diselesaikan

0
306

MOROWALI, beritapalu | Mantan kepala Desa Karaupa, Kecamatan Bumi Raya, Morowali, Samsudin menyebut biaya pembebasan lahan pada program Normalisasi Sungai Karaupa tahun 2015 belum dibayarkan.

Anggota DPR RI Ahmad M. Ali (kanan) pada silaturahmi dengan warga Desa Karaupa, Rabu (23/5/2018). (Foto:Ala)

Samsudin mengungkapkan itu saat silaturahim dan buka puasa bersama anggota DPR RI Ahmad M Ali di Desa Karaupa, Kecamaran Bumi Raya, Morowali, Rabu (23/5/2018).

Kata samsudin, di desa Karaupa, masyarakat sudah menyerahkan lahannya seluas 100.000 meter milik 18 kepala keluarga dan hingga hari ini belum dibayarkan oleh pemerintah daerah. Dia mengaku heran dan tidak tau harus mengadukan masalah ini kepada siapa.

“Masa program sudah berakhir, ganti rugi lahannya belum dibayarkan,” ungkapnya.

“Saya sendiri, punya lahan 5800 M bersertifikat, sawit 72 pohon, ada kakao, pisang dan pohon bambu, hingga hari ini belum ada ganti ruginya dari pemerintah daerah,” keluhnya.

Bukan hanya itu, Samsudin juga menyebut bahwa tidak ada pembicaraan khususnya kepada pemilik lahan sebelum program dilaksanakan.

“Mereka datang main gusur begitu saja. Misalnya berapa ganti rugi lahan per meternya, itu belum dibicarakan sama sekali,” ungkapnya.

Sontak saja Ahmad M Ali kaget dan kecewa mendengar masalah ini.

“Jika benar, masalah ini harus ditindaklanjuti. Ini bentuk kesewenang-wenangan yang tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.

Ahmad M Ali menjelaskan, program normalisasi sungai Karaupa bisa berjalan jika ada jaminan pembebasan lahan masyarakat oleh pemerintah kabupaten. Dan pemerintah kabupaten telah mengirimkan surat jaminan pebasan lahan ke Kementrian PU & PERA.

“Itu artinya, proses pembebasan lahan tidak ada masalah serta masyarakat telah mengetahuinya,” ujarnya.

Ahmad M Ali menyebut, pembangunan itu primsipnya adalah mensejahterakan masyarakat. Bukan malah merugikan seperti ini. “Sebagai anggota DPR RI, saya akan berusaha menidaklanjuti masalah ini. Beri saya waktu,” ungkapnya.

Nomalisasi sungai Karaupa adalan program pemerintah pusat yang berlangsung sejak tahun 2015 hingga 2018 dengan nilai program sebesar lebih dari Rp150 Miliar. (ala/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here