Balai Gakkum LHK Sulawesi Terima Kayu Ilegal dari Ditjen Bea Cukai

0
272
Tim Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi dan Ditjen Bea Cukai Pantoloan, Selasa (15/5/2018). (Foto: Balai Gakkum KLHK Sulawesi)

PALU, beritapalu | Balai Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Wilayah Sulawesi menerima kayu illegal asal Kaltim yang diserahkan oleh Direktorat Bea Cukai Sulawesi bagian Selatan, Selasa (15/5/2018).

Kayu illegal itu diterima Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi Muhammad Nur dari Kepala PSO BC type B Pantoloan Agustyan Umardani setelah dilakukan peninjauan.

Kayu illegal itu adalah hasil operasi Jaring Wallacea 2018 di perairan Sulawesi yang berhasil mengamankan satu buah kapal, yakni KLM Harapan 8 yang di nahkodai SJ.

Kapal tersebut diduga bermuatan kayu ulin dan meranti dan menurut pengakuan nahkoda berasal dari Kabupaten Kutai Timur Kaltara yang diperkirakan berjumlah 50 m3 dengan tujuan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru Sulsel.

Kayu itu dikirim oleh CV. Karya Long Hajiep Utama Manuber di Kecamatan Sangkulirang, Kutai Timur. Saat ini barang bukti sedang diamankan di pangkalan BC Pantoloan.

Penangkapan terhadap kapal tersebut dilakukan oleh tim operasi laut BC pada 5 Mei 2018 dan saat dilakukan pemeriksaan dokumen kapal, tidak ditemukan adanya pelanggaran di bidang kepabeanan sehingga kasus tersebut diserahkan ke Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi untuk dilakukan proses penyidikan.

Muhammad Nur mengapresiasi kerjasama yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai dengan Balai Gakkum KLHK Sulawesi khususnya Seksi Wilayah 2 yang selama dua  tahun sejak berdirinya Balai Gakkum sudah tiga kali dilakukan kerjasama penanganan kasus penyelundupan kayu ulin illegal dari Kaltim ke Sulawesi.

Dari dua kasus terdahulu yang diserahkan kepada PPNS Balai Gakkum Sulawesi, kedua kasus tersebut sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menurut Nur, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e atau Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 atau Pasal 87 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf k UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. (afd/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here